JAKARTA, REQnews - Akhirnya&nbsp;Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui harmonisasi revisi Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Mungkin sebagian mahasiswa Fakultas Hukum belum paham jelas seperti apa sih tahapan hajatan besar menentukan nasib insan Adhyaksa tersebut.&nbsp;
Untuk kalian ketahui, ersetujuan itu dinyatakan setelah seluruh fraksi&nbsp;sepakat melakukan&nbsp;pengharmonisasian RUU tersebut.
"Apakah pengharmonisasian&nbsp;RUU Kejaksaan&nbsp;ini bisa disetujui?" tanya Ketua&nbsp;Baleg DPR&nbsp;RI&nbsp;Supratman Andi Agtas&nbsp;dalam Rapat Baleg dengan agenda harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis&nbsp;25 Maret 2021.
Secara serentak&nbsp;seluruh anggota&nbsp;Baleg DPR&nbsp;menyatakan setuju harmonisasi&nbsp;RUU Kejaksaan&nbsp;yang diusulkan Komisi III DPR RI. Supratman sebelumnya menjelaskan&nbsp;poin-poin&nbsp;yang akan disempurnakan dalam revisi UU Kejaksaan.
Pertama,&nbsp;penyempurnaan rumusan terkait kepegawaian dan delegasi pengaturannya lebih lanjut serta norma masa transisi yang diatur pada angka 11 Pasal 7A, angka 45 pasal 39A, angka 46 Pasal 41
Kedua, penyempurnaan rumusan terkait dengan syarat usia minimum untuk diangkat menjadi jaksa yang diatur pada angka 14 Pasal 9.
Ketiga,&nbsp;penyempurnaan rumusan terkait gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada Pasal 17.
Keempat,&nbsp;penyempurnaan rumusan mengenai persyaratan usia untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang diatur pada angka 26 Pasal 20. Kelima, penghapusan rumusan pasal 30 terkait dengan kewenangan jaksa, kembali ke rumusan sebagaimana diatur dalam UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Kelima,&nbsp;penambahan rumusan terkait penggunaan tanda nomor kendaraan bagi jaksa pada angka 38 Pasal 34b.
Rapat tersebut dipimpin Ketua&nbsp;Baleg DPR&nbsp;RI&nbsp;Supratman Andi Agtas&nbsp;dan dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh sebagai perwakilan Komisi III DPR sebagai pengusul RUU.
Sebagaimana diketahui RUU Kejaksaan&nbsp;telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang menjadi usul DPR RI.
Apa itu harmonisasi?
Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang harmonis.
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -52px; top: 406px;">&nbsp;</div>

Catatan yang Perlu Diketahui Mahasiswa Hukum Soal Harmonisasi Kejaksaan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi