JAKARTA, REQnews- Sepuluh Fraksi di Komisi IX DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebidanan disahkan dalam Rapat Paripurna. Persetujuan itu diperoleh setelah melalui proses rancangan dan pembahasan yang memakan waktu tidak sebentar, dan akhirnya pada Senin (04/2/2019), dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Komisi IX DPR RI bersama dengan pemerintah menyetujui RUU tersebut. “Dari meja pimpinan perlu kami simpulkan bahwa seluruh fraksi yang ada di Komisi IX DPR menyatakan persetujuannya terhadap RUU ini untuk dibahas pada tingkat II di Rapat Paripurna sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua pemerintah juga menyatakan persetujuan yang sama untuk menindaklanjuti pembahasan," papar Saleh di ruang rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta. Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang juga menjadi Ketua Panja RUU Kebidanan Ermalena menyampaikan, RUU Kebidanan merupakan RUU inisiatif DPR RI yang bertujuan memberikan kepastian hukum untuk bidan di Indonesia. Ia menjelaskan, pendidikan kebidanan bertujuan mencetak bidan yang mampu bertanggung jawab melayani pasien tidak hanya saat persalinan saja. Tapi bidan juga berfungsi sejak awal masa kehamilan bahkan kesehatan reproduksi juga menjadi bagian dari tugas bidan. Erma mengungkapkan, ruh dari RUU Kebidanan adalah konsil kebidanan, yang lebih lanjut tentang ini akan dipertegas dalam Peraturan Presiden. Selain itu dalam RUU ini juga mengatur tentang proteksi bidan-bidan Indonesia dari bidan luar negeri.

DPR Setujui RUU Kebidanan Disahkan Rapat Paripurna

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi