JAKARTA, REQnews - Salah satu juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems mengatakan, sebelum keputusan Kemenkumham, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) selalu mendengungkan jargon Selamatkan Demokrasi.
Tetapi setelah keputusan kemenkumham yang menolak Partai Demokrat kubu Moeldoko, jargonnya berganti selamatkan partai. Menurut Saiful, sikap kubu Cikeas tidak konsisten dalam kisruh Partai Demokrat. Dia menganggap SBY dan AHY sudah menyadari, bahwa menggunakan jargon Selamatkan Demokrasi itu seperti menampar muka mereka sendiri.
"Sebab semua orang sudah tahu, bahwa SBY dan anak-anaknya tak pernah menunjukkan sikap-sikapnya yang demokratis melainkan otoriter, nepotis dan cenderung "mengkorup" demokrasi itu sendiri sebagaimana sikap SBY yang merubah Partai Demokrat yang awalnya terbuka dan demokratis, menjadi partai keluargais," ungkapnya, Jumat, 2 April 2021.
Kedua, sambung Saiful, saat terdengar kabar akan adanya KLB Sibolangit, SBY-AHY dan para pengikutnya selalu berteriak menuduh Pemerintahan Jokowi melakukan intervensi terhadap Partai Demokrat melalui salah pejabat istana, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Tak hanya itu, tambahnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pun tidak luput dari sasaran fitnah dan amarahnya SBY dan keluarganya hingga Yasonna pun menjadi salah satu orang yang digugat oleh AHY di PN Jakarta Pusat.
Akan tetapi, begitu Pemerintah melalui Kemenkumham telah memberikan putusan penolakan pada Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit, kata Saiful, sekarang SBY dan AHY berbalik memuji-muji Presiden Jokowi, Yasonna Laoly dan Menko Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
"Paradoks sekali bukan sikap SBY dan anaknya yang seperti itu? Jejak digital hujatan SBY, AHY dan EBY terhadap Pemerintahan Jokowi ini sangat banyak sekali," ujarnya.
Meski demikian, menurut Saiful pujian setinggi langit keluarga SBY dan pengikutnya terhadap Presiden Jokowi dan Menkumham serta Menkopolhukam itu tidak disertai ucapan permintaan maaf karena sebelumnya selalu menuduh Pemerintahan Jokowi menjadi dalang dari adanya konflik internal Partai Demokrat yang berujung adanya KLB Sibolangit.
Baginya, sikap SBY dan AHY serta para pendukungnya sebagai cerminan orang-orang yang tinggi hati dan suka berprasangka buruk tanpa didasari data dan fakta.
Saiful menilai, jika Pemerintahan Jokowi benar merupakan dalang di balik keributan internal Partai Demokrat, tentu Jokowi sangat bisa memerintahkan Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM mengesahkan Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit.
"Namun kenyataannya, Kemenkumham itu malah menolak. Bukankah menteri dalam struktur ketatanegaraan merupakan Pembantu Presiden," ujar Saiful yang juga berprofesi sebagai Lawyer itu.

Pujian Setinggi Langit Kubu Cikeas pada Pemerintah Bikin Panas Kubu Moeldoko

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi