JAKARTA, REQnews - Derasnya gelombang kritik yang dilayangkan sejumlah pihak, pasca surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kasus obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dinilai sebagai hal yang wajar oleh Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani.
"Bagi saya, elemen masyarakat sipil mengkritisi KPK ataupun DPR itu merupakan sebuah keharusan. Malah berbahaya kalau KPK, DPR juga lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya tidak dikritisi habis," katanya, Minggu, 4 April 2021. Sekedar informasi, penerbitan SP3 membuat secara otomatis melepaskan status tersangka yang sempat disematkan kepada pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim.
Meski demikian, Arsul menyoroti terkait kritikan serta cercaan yang disematkan kepada para mantan pimpinan atau petinggi yang pernah bekerja di lembaga KPK. Dia menyayangkan sikap kritis tersebut, seharusnya bukan sekedar cercaan dan semestinya berbeda dengan yang lainnya.
"Kenapa perlu berbeda? Ya karena dalam perjalanan KPK dari waktu ke waktu itu selalu ada permasalahan. Ada permasalahan umum yang dari waktu ke waktu periode kepemimpinan terus berlanjut yakni tidak tuntasnya penanganan kasus atau proses hukum dalan beberapa kasus yang menarik perhatian publik," jelasnya.
Padahal, lanjut dia, ketika masa kepemimpinan KPK sebelum diterapkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Walau belum ada kewenangan SP3, namun banyak juga kasus yang tak berlanjut.
"Ambil contoh kasus Century, Hambalang, RS Sumber Waras dan lain-lain itu. Jadi kalo bagi mereka yang pernah jadi pimpinan atau bekerja di sana jangan kemudian hanya menyoroti SP3 kasus SN dan ISN saja. Kemudian seolah pada masanya tidak pernah ada masalah dengan kasus lain yang meski tidak di SP3 tapi juga tidak berlanjut," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui lontaran kritik terhadap keputusan SP3 KPK ini turut menuai kritik dari pegiat anti korupsi seperti Pukat UGM, Transparancy Internasional Indonesia (TII), ICW. Bahkan ada pula kritik yang sampaikan oleh mantan petinggi KPK, seperti Mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dan Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua.

Soal SP3 Kasus BLBI Banyak Dikritik, Arsul Sani Sayangkan Kritikan Mantan Petinggi KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi