JAKARTA, REQnews - Majelis Hakim PN Jakarta Timur menolak eksepsi atau keberatan Rizieq Shihab terkait kasus pelanggaran prokes di Megamendung, Bogor.

Hakim pun telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan kasus tersebut.

"Menyatakan nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum dinyatakan tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa, dikutip Rabu, 7 April 2021.

Tak hanya itu, hakim juga menolak eksepsi HRS untuk kasus pelanggaran prokes di Petamburan.

Soal denda yang sudah dibayarkan HRS sebesar Rp 50 juta, hakim mengatakan itu adalah denda administratif Pemprov DKI Jakarta, bukan sanksi lembaga peradilan.

Jadi, karena sanksi tersebut bukan sanksi hukum, eksepsi Rizieq yang mengatakan perkaranya tidak bisa diadili lagi karena sudah pernah diadili (nebis in idem) tidak bsa diterima.

"Pembayaran denda administratif yang dikeluarkan Satpol PP DKI Jakarta, bukan sanksi dari lembaga peradilan tetapi pemberian sanksi tersebut bersifat administratif dari pemerintah DKI Jakarta," kata hakim.

"Karena itu pemberian sanksi administratif terhadap terdakwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai putusan hakim," lanjutnya.