JAKARTA, REQNews - Hasil penelitian Setara Institute sepanjang 2020 menunjukkan, terjadi 422 tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. 

Parahnya lagi, dari angka tersebut, sebanyak 238 tindakan dilakukan oleh aktor negara.

"Hal ini menunjukkan kecenderungan peningkatan tindakan pelanggaran oleh aktor negara tahun lalu berlanjut," tulis rilis peluncuran laporan kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020, Jakarta, Selasa 6 April 2021.

Dari data tersebut, tindakan tertinggi adalah diskriminasi dengan 72 tindakan. Disusul dengan penangkapan 21 tindakan dan pentersangkaan penodaan agama dengan 20 tindakan.

Direktur riset Setara Institute Halili menyatakan, tolak ukur tindakan diskriminatif yang dilakukan negara terletak pada pertanggung jawaban regulasi. Regulasi yang merugikan atau berdampak bagi kelangsungan kebebasan beragama masyarakat.

"Karena yang punya wewenang dan otoritas untuk melakukan 'pembedaan' itu negara. Negara dapat minta pertanggung jawaban hukum kepada masyarakat," ujar Halili.

Aktor negara yang menjadi pelaku pelanggaran tertinggi di antaranya, Pemerintah Daerah dan Kepolisian dengan masing-masing 42 tindakan. Disusul pihak Kejaksaan 14 tindakan dan Satpol PP 13 tindakan. Selanjutnya 9 tindakan dilakukan oleh Pengadilan Negeri, TNI, dan Pemerintah Desa.