Tolak Eksepsi HRS Soal Kasus Swab Test RS Ummi, Ini Alasan Hakim

Rabu, 07 April 2021 – 14:32 WIB

Mantan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab

Mantan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab

JAKARTA, REQnews - Ketua Majelis Hakim Khadwanto menjelaskan alasan penolakan eksepsi Habib Rizieq Shihab (HRS) atas dakwaan perkara swab test RS UMMI Bogor, pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu 7 April 2021.

Menurut Khadwanto, nota keberatan tersebut adalah dakwaan atau surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mengkaji surat dakwaan atas nama Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq Shihab, majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut sudah memenuhi syarat formil suatu surat dakwaan," kata Khadwanto dalam persidangan di PN Jakarta Timur.

Dalam aturan, isi pokok berisi bahwa dakwaan JPU telah memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan juga pekerjaan terdakwa. Selain itu, lanjut Khadwoto, JPU telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Alasan lainnya yang buat eksepsi Rizieq ditolak, yakni sejumlah poin dalam nota keberatan dianggap sudah masuk pada pokok perkara atau tidak berkesesuaian. "Sebagaimana eksepsi terdakwa, tidak masuk ke dalam lingkup keberatan," tuturnya.

Hakim kemudian memerintahkan JPU untuk mempersiapkan saksi, lantaran sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam kasus swab test RS UMMI, Habib Rizieq Shihab didakwa telah menyebarkan berita bohong, yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar COVID-19 saat berada di RS UMMI Bogor.

Habib Rizieq dalam perkara tersebut didakwa dengan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.