Meski Dituding PBB Melanggar HAM, Pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok Tetap Jalan

Kamis, 08 April 2021 – 21:33 WIB

Sirkuit Mandalika (Foto: Istimewa)

Sirkuit Mandalika (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada pembangunan sirkuit Mandalika dihembuskan oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Asal tahu saja, Mandalika terletak di kawasan miskin di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Direncanakan kawasan tersebut akan diubah menjadi kompleks pariwisata terintegrasi yang terdiri dari sirkuit balap motor Grand Prix, taman, serta hotel dan resor mewah, termasuk Pullman, Paramount Resort, dan Club Med.

Sebagaimana diketahui sirkuit Mandalika nantinya akan menjadi tempat diselenggarakan ajang balapan paling bergengsi yakni MotoGP Indonesia. Proyek yang dibiayai Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ini telah mendapatkan lebih dari USD 1 miliar  investasi dari pihak swasta.

Grup asal Prancis yaitu VINCI Construction Grands Projets merupakan investor terbesar yang akan bertanggung jawab atas pembangunan Sirkuit Mandalika, hotel, rumah sakit, water park, dan fasilitas lainnya.

Pernyataan PBB

Melalui pernyataannya, PBB mengungkapkan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika atau The Mandalika, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) melanggar HAM. Proyek ini dinilai telah menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap Masyarakat Adat Sasak, dan intimidasi serta ancaman terhadap pembela HAM. 

"Para petani dan nelayan terusir dari tanah yang mereka tinggali juga rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya serta situs religi mereka mengalami perusakan karena Pemerintah Indonesia dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) akan menjadikan Mandalika sebagai 'Bali Baru'," kata Olivier De Schutter, UN Special Rapporteur Pelapor Khusus untuk kemiskinan ekstrim dan HAM dalam keterangan tertulisnya, Selasa 6 April 2021.

De Schutter juga mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan ITDC menghormati HAM dan proses hukum dalam proyek ini. "Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ITDC menghormati HAM dan hukum yang berlaku, serta kepada AIIB dan perusahaan swasta untuk tidak mendanai ataupun terlibat dalam proyek dan kegiatan yang berkontribusi pada pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia," katanya. 

Pembangunan sepanjang 4,32 kilometer yang ditargetkan akan rampung Juli mendatang ini nyatanya masih menyisakan polemik. Hingga kini proses pembebasan lahan dan pemenuhan hak warga lokal disebut masih bermasalah.

Menurut pengakuan seorang kuasa hukum dari warga lokal yang dikutip dari BBC News yang tanahnya dirampas menyebut terjadi dugaan pelanggaran HAM. "Terjadi pelanggaran HAM yaitu pemaksaan untuk membangun sirkuit MotoGP, padahal pemenuhan hak warga belum selesai dan mereka masih tinggal di lahan itu," kata Dwi Sudarsono Kuasa Hukum Sibawaih, warga yang mengklaim belum mendapatkan uang dari pembebasan lahan Sirkuit Mandalika Selasa 6 April 2021.

Tak hanya itu saja, warga sekitar juga ikut kehilangan mata pencaharian akibat bentang alam yang rusak karena dibangun jalan sirkuit yang akan mengelilingi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Anak-anak juga kesulitan mengakses pendidikan dan mengalami gangguan kesehatan akibat polusi pembangunan.

"Ini kan semacam pemaksaan untuk membangun dengan menggunakan aparat, pihak kepolisian dan juga aparat lain untuk memaksa masyarakat pindah padahal persoalannya belum selesai, menurut saya ini pelanggaran HAM," kata Dwi. Dwi juga mengungkapkan pelanggaran lainnya, yakni warga yang akan menjual atau tidak menjual tanahnya tidak diberikan kebebasan dalam kesepakatan harga.

"Harga ditentukan oleh pihak Mandalika. Kalau masyarakat tidak mau menjual tanah dengan harga yang mereka inginkan, pihak Mandalika bisa mengajukan ke pengadilan yang memutuskan penetapan harga tanah dan warga terpaksa menerima itu padahal mereka sebenarnya menolak," katanya.

PBB sebut ada pelanggaran HAM, pemerintah angkat bicara

Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB dan organisasi lain internasional di Jenewa, menanggapi pernyataan pakar PBB, dan membantah tuduhan soal pelanggaran HAM dalam proyek Mandalika di Lombok.

"Pemerintah Republik Indonesia berkeberatan terhadap rilis berita dari beberapa Special Procedures Mandate Holders (pemegang mandat prosedur khusus/SPMH) yang bertajuk 'Indonesia: Pakar PBB Mengungkapkan Adanya Permasalahan HAM pada Proyek Pariwisata Bernilai lebih dari US$3 Miliar' pada 31 Maret 2021," demikian pernyataan PTRI Jenewa Rabu 7 April 2021.

Hal senada juga disampaikan Polda NTB yang membantah tudingan tersebut dan menjelaskan proses penyelesaian dilakukan secara humanis, menjunjung tinggi budaya lokal dan mengedepakan proses hukum.

AIIB yang mendanai proyek itu juga menegaskan telah mematuhi pedoman lingkungan dan sosial serta merespon "dengan cepat" keluhan yang muncul. "Laporan akhir tidak menemukan bukti dugaan pemaksaan, penggunaan kekerasan langsung, dan intimidasi terkait dengan pembebasan tanah dan pemukiman kembali," dalam sebuah pernyataan AIIB dilansir dari Reuters.