Yangon, REQNews.com -- Kali pertama sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil, Kedutaan Besar (Kedubes) Cina di Myanmar berbicara dengan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) -- pemerintahan bayangan yang mewakili anggota parlemen terpilih dari Liga Nasional Demokrat (NLD) yang digulingkan.

Pembicaraan berlangsung tertutup, dan kedua pihak tidak memberi keterangan kepada wartawan. The Irrawaddy menulis berbagai sumber mengkonfirmasi kebenaran kabar ini, dengan mengatakan pembicaraan berlangsung lewat telepon.

CRPH didirikan setelah kudeta militer 1 Februari 2021, sebagai tantangan terhadap legimitasi rejim militer. CRPH menikmati dukungan populer seluruh rakyat, kecuali segelintir politisi pro militer dan preman.

Pembicaraan telepon CRPH dengan Kedubes Cina berlangsung pekan lalu, di tengah tekanan publik internasional dan kehilangan nyawa pengunjuk rasa yang tak pernah usai.

Kedubes Cina yang berinisiatif menghubungi. Sebelumnya, CRPH meminta bertemu dengan pejabat Cina di Beijing. Namun, permintaan itu tak direspon.

Dalam pembicaraan itu, kedua pihak membahas kekacauan yang melanda Myanmar sejak kudeta. The Irrawaddy menulis CRPH menuntut Cina mendukung upaya komite dan rakyat Myanmar untuk menjatuhkan pemimpin kudeta dan memulihkan pemeirntahan sipil.

Pihak Kedubes Cina di Myanmar mengulang komentar sebelumnya bahwa situasi saat ini bukan yang ingin dilihat Cina. Kedubes Cina juga menyatakan prihatin atas keselamatan warga negara dan investasi Cina di Myanmar.

Pejabat Cina mengingatkan CRPH bahwa investasi tersebut disetujui pemerintahan NLD.

Maret 2021 lalu, Global Times -- surat kabar corong pemerintah Cina -- mengklaim pengunjuk rasa Myanmar bertanggung jawab atas serangan yang merusak 32 pabrik investasi Cina di zona industri Hlaingtharyar, Yangon.

Pengunjuk rasa membantah tuduhan itu, dengan mengatakan serangan itu adalah dilakukan militer untuk membenarkan tindakan keras dan membunuh lebih banyak pengunjuk rasa.

Kedubes Cina tidak menyatakan dengan jelas apakah Beijing mencari peran mediasi dalam dialog antara pihak-pihak terlibat. Namun pejabat itu mengatakan Beijing ingin membuka saluran komunikasi dengan CRPH.

Maret 2021 lalu, Menlu Cina Wang Yi mengatakan tidak akan mengubah arah dalam mempromosi persahabatan dan kerjasama bilateral, tidak peduli bagaimana situasi di Myanmar. Dia juga mengatakan Beijing akan mencoba melakukan rekonsiliasi dengan melibatkan semua pihak.

Setelah kudeta, CRPH tiga kali mengirim surat ke Beijing dan menuntut Cina mendukung rakyat Myanmar, bukan militer.