Cendana Kian Terjepit! KPK Turun Tangan Ambil Alih TMII

Jumat, 09 April 2021 – 08:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Hastina/REQnews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Hastina/REQnews)

JAKARTA, REQnews - Keluarga Cendana kian terjepit. Sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan terhadap Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. 

Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding mengatakan bahwa KPK telah berkoordinasi dan memfasilitasi pihak terkait agar pengelolaan tersebut diberikan kepada pemerintah dalam hal ini Kemensetneg. "Kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas," ujar Ipi Maryati Kuding, Kamis 8 April 2021.

Ia mengatakan bahwa Kemensetneg menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian lembaga antisurah tersebut. Itu terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) untuk kontribusi kepada negara.

Karena, nilai aset yang dikelola Kemensetneg sangat besar mencapai yaitu Rp571 triliun, meliputi TMII, PPK Kemayoran, dan aset Gelora Bung Karno (GBK). "Sejak 2019, KPK juga melakukan pendampingan terhadap kementerian, lembaga dan BUMN di tingkat pusat dalam pengelolaan aset negara," kata dia. 

Ipi mengatakan jika Yayasan Harapan Kita telah mengelola TMII sejak pertengahan tahun 1970, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51 Tahun 1977.

Sehingga, pengambilalihan pengelolaan TMII oleh Kemensetneg dari Yayasan Harapan Kita diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021.

Selanjutnya, pemerintah memberikan jangka waktu kurang lebih tiga bulan agar yayasan tersebut memberikan laporan terkait pengelolaan TMII selama ini.