Jokowi Tugaskan 5 Menteri, Jaksa Agung dan Kapolri Memburu Aset-aset Kasus BLBI

Jumat, 09 April 2021 – 11:03 WIB

Ilustrasi Kasus BLBI (Foto:Istimewa)

Ilustrasi Kasus BLBI (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Lima menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri ditugasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menagih dan memburu aset-aset dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Semua perintah Presiden itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara terhadap BLBI.

"Tanggal 6 April 2021 Presiden mengeluarkan Keppres. Isinya Keppres yg dimaksud adalah Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI," kata Mahfud dalam akun twitternya yang dikutip merdeka.com, Kamis 8 April 2021.

Dalam Keppres tersebut terdapat lima menteri yang ditugaskan mengarahkan untuk melakukan penagihan dan proses semua jaminan.

"Di dalam Keppres tersebut ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara," bebernya.

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diketahui pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus korupsi penerbitan surat surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Sjamsul Nursalim merupakan pengendali BDNI.

"Kini Pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena hutang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari Rp 108 T," kata Mahfud dalam akun twitternya.

Mahfud menjelaskan SP3 yang dikeluarkan KPK untuk Sjamsul Nursalim & Itjih dalam kasus tersebut memancing perdebatan. Dia menjelaskan SP3 adalah konsekuensi dari vonis MA sehingga kasus tersebut bukanlah pidana.