Info Penggeledahan KPK Diduga Bocor, Dewas: Usut!

Minggu, 11 April 2021 – 09:01 WIB

gambar ilustrasi

gambar ilustrasi

JAKARTA, REQnews - Dugaan adanya kebocoran info penggeledahan dua lokasi terkait kasus dugaan suap Ditjen Pajak di Kalimantan Selatan (Kalsel) mencuat dari berbagai pihak. Sebab saat menggeledah dua lokasi, salah satunya di kantor PT Jhonlin Baratama, KPK tidak menemukan bukti apapun.

Terkait hal itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK pun buka suara. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan, soal info dugaan adanya kebocoran info harus diusut. "Ya, harus diusut," katanya, Sabtu, 10 April 2021. Menurut Tumpak, dibutuhkan informasi awal terlebih dahulu mengenai dugaan kebocoran ini, termasuk siapa yang membocorkan. "Namun tentunya perlu ada informasi-informasi awal tentang siapa yang membocorkan," ujar Tumpak.

Sebelumnya, dugaan adanya kebocoran info itu disebut oleh Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman. Dia mengatakan kebocoran informasi bisa saja terjadi.

Dia mengatakan, KPK harus melakukan evaluasi mengapa tak ada bukti yang ditemukan di lokasi itu. Menurutnya, jeda waktu penggeledahan satu tempat dengan tempat lain yang terlalu lama bisa memicu informasi bocor.

"Kalau dilihat dari kasus dugaan suap pajak ini memang sepertinya terdapat jeda waktu yang cukup panjang, antara penggeledahan di satu tempat dan tempat lain, dan ini menjadi pertanyaan Pukat mengapa terdapat jeda waktu yang panjang. Sehingga, ketika dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan bukti apa pun," ujarnya.

Tudingan adanya dugaan kebocoran info juga menyeruak dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Mereka meminta Dewas KPK melacak siapa saja yang mengetahui informasi penggeledahan itu. Dia mengatakan Dewas punya kewenangan terkait penggeledahan.

"Ini kalau penyidik itu coba dilacak informasi itu kira-kira diketahui siapa aja dan diduga bocor pada pihak perusahaan itu dan menghilangkan itu harus dicari dugaan adanya kebocoran," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan.

Sebelumnya, tim penyidik KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan suap Ditjen Pajak Kementerian Keuangan di Kalsel pada Jumat, 9 April 2021. Dua lokasinya adalah kantor PT Jhonlin Baratama dan sebuah lokasi di Kecamatan Hambalang, Kabupaten Kotabaru, Kalsel.

KPK tidak menemukan barang bukti yang dicari. Hal tersebut diduga karena barang bukti sengaja dihilangkan. "Di dua lokasi tersebut, tidak ditemukan bukti yang dicari oleh KPK karena diduga telah sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 9 April 2021.

Kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan. Namun, KPK belum mengungkap siapa tersangka dan konstruksi perkaranya.