JAKARTA, REQnews -&nbsp;Djoko Tjandra ajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara terhadap&nbsp;dirinya terkait kasus suap red notice dan fatwa Mahkamah Agung (MA).
Soesilo menyatakan&nbsp;pleidoi Djoko Tjandra dan kuasa hukum tidak&nbsp;menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam memutus perkara tersebut sehingga menyatakan akan banding.&nbsp;
Salah satu poin pleidoi yakni Djoko mengaku menjadi korban lantaran kerinduannya untuk pulang ke Indonesia telah dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menipu dirinya.
"Iya diputuskan untuk banding, sehari setelah putusan PN Pusat kemarin" kata pengacara Djoko, Soesilo Aribowo Senin 12 April 2021.
&nbsp; Melihat usia Djoko Tjandra yang&nbsp;sudah menginjak 70 tahun, Soesilo menilai hukuman bagi&nbsp;kliennya itu terlalu berat.
"Tentu karena ini terpisah, perkara ini akan ditambah karena ini kumulatif. Ini sangat berat sebenarnya untuk Pak Djoko karena usia 70, dan Pak Djoko sebenarnya ingin ke Indonesia itu ingin membangun Indonesia. Ini tentu berbagai pemikiran beliau, itu pikirkan, tetapi justru mendapat tiga putusan," kata Soesilo seusai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin&nbsp;5 April 2021.
Djoko Tjandra sebelumnya terlibat dalam&nbsp;kasus suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), pengecekan status red notice dan penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO), serta pemufakatan jahat.
Dirinya&nbsp;divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta terkait kasus suap red notice dan fatwa Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus itu menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari dan dua jenderal polisi, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.
Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman terhadap Djoko dengan penjara selama empat tahun dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.
Pengusaha yang sempat melarikan diri ke Papua itu&nbsp;dinilai terbukti menyuap 2 Jenderal Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo, serta Jaksa Pinangki, senilai Rp 8,3 miliar dan USD 500 ribu.&nbsp;Suap tersebut guna menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar DPO Imigrasi, mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA), dan pemufakatan jahat.

Jaksa Wajib Tahu, Djoko Tjandra Gak Terima Divonis 4,5 Tahun Penjara! Ini yang Bakal Dilakukannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi