JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membuka ruang bagi masyarakat yang tidak puas dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), untuk melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau KPK masih mau terus awasi, masyarakat masih punya data lain silahkan ke KPK, kita kan pidananya ini negara harus selamatkan uang Rp109 triliun," ujar Mahfud dikutip dari video Humas Kemenko Polhukam, Senin 12 April 2021.
"Misalnya nanti tahun ini dapat berapa, tahun depan dapat berapa, itu adalah uang negara yang meskipun rugi jika dibandingkan dengan kucuran pada tahun 1998, ini tetap harus diselamatkan," sambungnya.&nbsp;
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa pemerintah tak bisa menolak putusan MA dalam menghapuskan hukum pidana kasus BLBI. "MA kan sekarang sudah membuat putusan yang itu tidak bisa tolak, itu urusan MA," katanya.
Untuk itu, Mahfud membuka ruang bagi masyarakat yang merasa keberatan untuk melaporkan adanya dugaan unsur pidana dalam kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tapi bagi pemerintah kebijakan BLBI tahun 1998 itu sudah selesai, sudah dianggap benar meskipun negara rugi," ujar Mahfud.
Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah telah memantau kasus tersebut sejak Mahkamah Agung memutuskan kasus BLBI pada Juli 2019. "Kita sudah mulai menginventarisir kalau ndak ada pidana mari kita mulai kerja sekarang untuk menagih perdatanya, sudah mulai," lanjutnya.&nbsp;
"Nah lebih konkret lagi kemudian pada bulan Juli tahun 2020 upaya KPK untuk PK itu tidak diterima oleh MA, berarti sudah selesai enggak ada upaya hukum lain. Upaya PK-nya itu peninjauan kembali sudah dinyatakan tidak diterima resmi kan."
Mahfud mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah telah melakukan rapat-rapat sejak Juni 2020. Saat KPK mengumumkan SP3, pemerintah pun langsung membentuk tim.
"Jadi masyarakat kan curiga wah itu membuat perdata menghilangkan pidana? Memang sudah hilang. Tapi kalau masih ada, bukannya hilang, memang sudah diputus tidak ada pidananya itu oleh Mahkamah Agung," kaat dia.
Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD pun menyebut negara mengalami kerugian Rp 109 Triliun bukan Rp 108 Triliun dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).&nbsp;"Saya baru saja memanggil Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun dari Kejagung. Tadi menghitung (kerugian BLBI) lebih hampir Rp 110 triliun, jadi bukan hanya Rp 108 triliun," ujarnya.
Tetapi, untuk saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan kerugian terkait dengan kasus BLBI. "Tapi dari itu yang masih realistis untuk ditagih itu berapa ini masih sangat perlu kehati-hatian," kata dia.&nbsp;

SP3 Kasus BLBI, Mahfud MD Minta Masyarakat ke KPK! Ada Apa?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi