Mangkir di Sidang Gugatan TMII, Ini yang Dituntut Pelapor dari Keluarga Cendana

Rabu, 14 April 2021 – 23:06 WIB

keluarga Cendana (Foto:Istimewa)

keluarga Cendana (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang gugatan yang diajukan Mitora, Ple, Ktd terhadap Yayasan Purna Bhakti Pertiwi serta keluarga Cendana (keluarga Presiden Soeharto) selaku tergugat terkait Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Penundaan tersebut dikarenakan tergugat tidak hadir dalam sidang pada Selasa, 13 April 2021.

"Iya (ditunda) sampai 4 Mei 2021," ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haruno saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu 14 April 2021.

Sidang perkara ini sudah dua kali digelar proses persidangannya, yakni pada Senin, 5 April 2021 dan Selasa, 13 April 2021 kemarin. Dan para tergugat belum pernah menghadiri sidang tersebut.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara ini diajukan oleh kuasa hukum Mitora yakni Muhammad Taufan Eprom Hasibuan pada Senin, 8 Maret 2021.

Sementara itu, ada enam tergugat yakni Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, Siti Hardianti Hastuti Rukmana, H. Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Hariyadi, H. Sigit Harjojudanto dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Kemudian, turut tergugatnya yaitu Soehardjo Soebardi, Pengurus Museum Purna Bhakti Pertiwi, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur.

Adapun petitum gugatannya yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada sebidang tanah dan bangunan serta isinya.

Sebidang tanah seluas kurang lebih 20 hektar dan bangunan yang berdiri diatasnya beserta dengan seluruh isinya yang ada dan melekat, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yakni Museum Purna Bhakti Pertiwi dan Puri Jati Ayu di Jalan Taman Mini No. 1 Jakarta Timur.

Selain itu, sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya beserta dengan seluruh isinya yang ada dan melekar serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan terletak di Jalan Yusuf Adiwinata No. 14, Menteng, Jakarta Pusat.

Kemudian, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban Rp 84 miliar serta kerugian immateriil sebesar Rp 500 miliar, dan menghukum para turut tergugat untuk melaksanakan putusan ini.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan tim transisi pengambilalihan TMII akan mengkaji gugatan perusahaan asal Singapura, Mitora Pte. Ltd. kepada Yayasan Harapan Kita.

"Mungkin ada itu nanti akan dilihat ya. Tapi dari Perpres yang ada tidak ada pertimbangan itu," jelasnya.