'Naik' Lumba-lumba Lucinta Luna, Susi Pudjiastuti: Dungu dan Bodoh!

Jumat, 16 April 2021 – 16:48 WIB

Lucinta Luna naik Lumba-lumba (Foto: Istimewa)

Lucinta Luna naik Lumba-lumba (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Bukan Lucinta Luna namanya kalau tidak membuat kontroversi. Baru-baru ini Lucinta mengunggah sebuah video di channel YouTube pribadinya sedang 'menaiki' lumba-lumba saat berenang bersama teman-temannya.

Dalam video yang beredar aksi Lucinta seakan-akan mengendarai lumba-lumba tersebut. Banyak pihak yang mengecam dan menganggap tindakan Lucinta termasuk animal abuse. 

Kecaman itu salah satunya datang dari Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Many People think money & fame can buy and allowing to do anything ..including stupidity and being stupid," (Banyak orang mengira uang dan ketenaran dapat membeli dan mengizinkan untuk melakukan apa saja termasuk kedunguan dan menjadi bodoh) tulis Susi Pudjiastuti di Twitter, Kamis 15 April 2021.

Hal yang sama juga diungkapkan Greenpeace Indonesia. Greenpeace menilai satwa laut tak boleh dimanfaatkan untuk bisnis pariwisata.

"Kejadian dan perilaku tersebut patut dikecam dan disesalkan. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat bahwa tindakan penangkaran satwa laut, seperti misalnya lumba-lumba, hiu, penyu untuk kepentingan bisnis pariwisata bukan solusi untuk konservasi laut, tapi menambah permasalahan," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace, Arifsyah Nasution, Kamis 15 April 2021.

Pertunjukan lumba-lumba sendiri telah dilarang sejak 6 Februari 2020 tahun lalu.

Larangan ini tertuang dalam surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor: SP.041/HUMAS/PP/HMS.3/02/2020. 

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 06 Februari 2020. KLHK bersama Lembaga Konservasi (LK) pemegang izin peragaan keliling satwa dilindungi Lumba-Lumba bersepakat bahwa kegiatan peragaan Lumba-Lumba di luar lingkungan LK dihentikan. Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2018," demikian bunyi surat yang dilihat REQnews, Jumat 16 April 2021. 

 Aturan tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi dan P.16/IV/SET/2014 tentang Pedoman Peragaan Lumba-Lumba.

Pelanggar dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
1. Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan atas pemenuhan kewajiban Lembaga Konservasi (LK) atau atas larangan dalam ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, diambil tindakan.
a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
b. denda; dan
c. pencabutan izin LK.