JAKARTA, REQnews -&nbsp;Situasi di Myanmar kian tak terkendali. Setelah serangkaian pembantaian oleh aparat keamanan terhadap para demonstran, kini negara tersebut punya dua pemerintahan yang saling bertentangan.
Para penantang junta militer pada Jumat 16 April 2021 mendeklarasikan pemerintahan baru, yakni Pemerintah Persatuan Nasional sebagai bentuk perlawanan terhadap kudeta.
Pemerintahan ini digagas oleh sejumlah anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta 1 Februari 2021 lalu, dan beberapa unsur lainnya, termasuk pemimpin aksi massa dan kelompok etnis minoritas.
"Tolong sambut pemerintah rakyat," kata aktivis demokrasi veteran Min Ko Naing dalam pidato video 10 menit, seperti dikutip dari&nbsp;Reuters.
Menurut Min Ko Naing, rakyat Myanmar saat ini benar-benar membutuhkan sebuah pemerintahan yang bersih, bukan hasil dari kudeta ilegal.
Ia menjelaskan, salah satu tujuan utama pemerintah persatuan adalah mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional. Dalam kesempatan itu, pemerintah persatuan juga merilis susunan kabinet.
Adapun Aung San Suu Kyi ditunjuk sebagai penasihgat negara, sesuai jabatan yang ia emban sebelum dikudeta paksa oleh militer.
Sementara posisi presiden tetap diduduki oleh Win Myint yang saat ini juga berada dalam tahanan rumah.
Mengutip&nbsp;AFP, Min Ko Naing mengatakan Suu Kyi dan Win akan didampingi oleh seorang wakil presiden yang berasal dari etnis Kachin. Adapun perdana menteri dari etnis Karen.
Daftar menteri yang ditunjuk juga termasuk para pemimpin terkemuka dari kelompok etnis Chin, Shanni, Mon, Karenni dan Ta'ang. Para politisi dipilih berdasarkan hasil pemilu 2020, masukan dari gerakan protes anti-kudeta nasional, dan kelompok etnis minoritas, juga pemberontak bersenjata di wilayah perbatasan negara, kata Min Ko Naing.

Makin Gaduh, Myanmar Kini Punya Dua Pemerintahan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi