JAKARTA, REQnews - Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu, menolak dengan tegas jika alasan hilangnya pelajaran Pancasila itu dikarenakan lupa.
Menurutnya, alasan tersebut tidak logis lantaran proses pembuatan PP sangat panjang dan melalui lintas kementerian atau lembaga. &ldquo;Tidak logis kalau hilangnya pelajaran Pancasila karena lupa,&rdquo; tulisnya di akun Twitter pribadi, Minggu, 18 April 2021.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu lantas mengurai proses panjang pembuatan sebuah PP. Pertama adalah adanya Amanat Presiden (Ampres) pembuatan PP. Kemudian langkah ini diteruskan dengan pembuatan draft dari kementerian atau lembaga penanggung jawab.
Selanjutnya, draft dikirim ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan pembahasan lintas kementerian atau lembaga terkait. &ldquo;Kelima paraf menteri terkait, dan keenam minta tanda tangan presiden,&rdquo; urai Said Didu.
Sebelumnya, permintaan agar pemerintah merevisi PP 57/2021 juga telah disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dia tidak ingin bangsa Indonesia menjadi tersesat dengan tidak adanya pendidikan Pancasila untuk generasi muda
&ldquo;Tanpa pemahaman terhadap ideologi, bangsa kita tidak ubahnya seperti kapal besar yang tersesat di tengah samudera," ujarnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. PP ini tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan.
PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021. PP ini menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan oleh pemerintah untuk jalur pendidikan formal hingga nonformal.
"Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal," demikian bunyi Pasal 2 ayat (1).
Dalam Pasal 40 ayat (3), PP ini menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam standar nasional pendidikan pada kurikulum pendidikan tinggi. Sedangkan dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pancasila dan bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi. Berikut ini bunyi pasalnya:
PP 57/2021 (PP Terbaru)
Pasal 40 (3) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa.
UU 12/2012 (UU Pendidikan Tinggi)
Pasal 35 Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a) agama; b) Pancasila; c) kewarganegaraan; dan d) bahasa Indonesia.

Pancasila Hilang dari Standar Nasional Pendidikan, Alasannya Lupa, Masuk Akal Gak Sih?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi