JAKARTA, REQnews - Sejak disahkan 2016, UU ITE masih terus mengancam kebebasan berekspresi di ruang on line. Penggunaan UU ITE akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk “memenjarakan” orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baik atau perbuatan lain yang sesungguhnya merupakan ranah privat dari masing-masing warga negara Dalam siaran persnya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkapkan bahwa beberapa pengaturan khususnya yang berhubungan dengan pidana dalam UU ITE jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip prinsip hukum pidana yang sebelumnya telah dikenal dalam KUHP. Sejak awal pula, ICJR menyerukan perubahan yang fundamental dan komprehensi dari UU ini. Menyambut beberapa niatan dari parta politik, calon anggota legislatif dan bahkan pasangan calon presiden yang ingin melakukan revisi terhadap UU ITE, ICJR memberikan beberapa catatan yang harus diperhatikan apabila ingin merombak UU ITE khususnya dalam aspek pidana, diantaranya adalah : 1.	 Mencabut Pasal Duplikasi Tindak Pidana Mencabut seluruh pasal pidana yang duplikasi dan overkriminalisasi adalah syarat penting untuk mengindarkan kriminalisasi. ICJR berkeyakinan bahwa praktik penggunaan pasal-pasal duplikasi dalam UU ITE selama ini telah mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Setidaknya, pasal pidana yang sudah diatur dalam KUHP, harusnya tidak lagi diatur dalam UU ITE, cilakanya, rumusan dalam UU ITE sangat buruk dan tidak jelas, belum lagi diperparah dengan ancaman pidana yang sangat tinggi. 2.	 Mengembalikan Mekanisme Ijin Pengadilan dalam Upaya Paksa Aparat Penegak Hukum Pemerintah dalam revisi UU ITE 2016 melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sehingga menghapus ketentuan mengenai ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang semula harus meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam. ICJR mengecam kemunduran proses “fair trial” dalam ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam revusi UU ITE. Karena sebelumnya proses penangkapan dan penahanan dalam UU ITE yang lama masih memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan (Pasal 43 ayat 6) – UU ITE 2008 – dan ini menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan kewajiban- kewajiban internasional Indonesia. Dengan menghilangkan ijin dari Ketua Pengadilan, maka upaya paksa akan menjadi diskresi aparat penegak hukum. 3.	 Pengaturan lemah blocking dan filtering konten Pemerintah menyisipkan kewenangan tambahan yang berimplikasi terhadap mudahnya aparat pemerintah melakukan blocking dan filtering konten. Pada dasarnya ICJR memandang bahwa blocking dan filtering konten adalah kewenangan yang memang harus dimiliki oleh pemerintah, namun, dasar dan syaratnya harus diatur dengan tegas dan jelas karena berhubungan dengan pembatasan hak asasi manusia. Cilakanya, menurut ICJR, dalam UU ITE, prosedur pemutusan akses, yang minim di tambah dengan indikator yang tidak memadai terhadap konten “muatan yang dilarang” akan mengakibatkan kewenangan yang eksesif yang gampang disalahgunakan oleh Pemerintah. Maka, dalam perubahan selanjutnya, hal ini perlu dengan tegas diatur kembali dan tidak menyerahkan pengaturannya pada aturan turunan di bawah UU, untuk menyesuaikan dengan ketentuan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dimana pembatasan hak asasi harus didasarkan dengan UU. Atas dasar itu, terdapat rekomendasi ICJR terhadap UU ITE yang saat ini berlaku: 1.	Mengevaluasi UU ITE dari segi substansi maupun implementasinya. Jika rumusannya masih karet dan multitafsir, maka dapat digunakan rumusan lama yang terdapat di KUHP dengan beberapa penyesuaian. 2.	Pengambil kebijakan harus menggunakan pendekatan multi pemangku kepentingan dalam proses perumusan Revisi UU ITE. 3.	Menempatkan hak mengakses internet adalah bagian dari hak asasi manusia seperti hak asasi manusia lainnya, sehingga seluruh perlindungan hak asasi seseorang juga harus menjadi acuan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan terkait. 4.	Kepada aparat penegak hukum dalam tataran praktik, untuk lebih berhati-hati dalam memandang suatu kasus dan tidak bertindak secara subjektif semata, sebab tindakan yang demikian merupakan pelanggaran terhadap hak atas fair trial yang dimiliki oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana. Terlebih lagi UU ITE cukup banyak memuat pasal-pasal yang karet sehingga akan berdampaknya terkekangnya kebebasan berekspresi warga Negara. (nls)

Yang Harus Diperhatikan Apabila UU ITE Direvisi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi