JAKARTA, REQnews - Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman, mempertanyakan jalannya persidangan kasus suap mantan Menteri Sosial, Juliari Piter Batubara. Sebab, sidang seolah telah mempersempit dugaan kejahatan yang dilakukan Juliari.
Terlebih, sikap Juliari Batubara saat didakwa menerima suap dari penyedia bansos corona melalui dua anak buahnya, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, sebesar Rp 32,4 miliar dinilai aneh. Pasalnya, Juliari tidak mengajukan keberatan sekalipun yang bersangkutan merasa tidak melakukan perbuatan tersebut.
&ldquo;Harus dipertanyakan mengapa kejahatan besar ini direduksi hanya ke soal suap menyuap,&rdquo; ujar Benny K. Harman lewat akun Twitter pribadinya, Kamis, 22 April 2021. Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa korupsi bantuan sosial di kala pandemi Covid-19 merupakan kejahatan yang tidak biasa.
&ldquo;Korupsi bansos adalah kejahatan luar biasa, meledak di periode ke-2 Presiden Jokowi berkuasa,&rdquo; ujarnya. Padahal, pemerintah sudah dari jauh hari mewanti-wanti para pejabat di pusat dan daerah untuk tidak mengkorupsi anggaran bencana.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md sempat mengingatkan bahwa mereka yang korupsi anggaran bencana bisa saja dijatuhi hukuman mati.
"Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku," tegas Mahfud saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, 15 Juni 2020.

Sidang Kasus Bansos Dianggap Janggal, Kejahatan Juliari Direduksi Hanya Suap Menyuap

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi