JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komnas HAM mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap tegas terhadap konflik yang terjadi di Myanmar, yang telah melukai nilai-nilai kemanusiaan.
"Sebagai negara anggota ASEAN yang memiliki peran penting, pemerintah Indonesia mesti mengambil sikap yang tegas untuk tidak membiarkan praktik anti-demokrasi dan pelanggaran hak asasi berlangsung di kawasan ASEAN," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan resmi, Kamis 22 April 2021.
Ia berkata, KTT ASEAN yang akan digelar 24 April besok di Jakarta, akan menjadi momen yang tepat dalam menyampaikan sikap serta menekan junta militer Myanmar atas kudeta ilegal.
Kemudian, pemerintah juga didorong untuk mengedepankan seruan politik tanpa kekerasan di Myanmar.
"Juga perlu memastikan tidak ada lagi kekerasan, penangkapan sewenang-wenang terhadap pemimpin politik maupun aktivis prodemokrasi HAM di Myanmar," ujar Taufan.
Lebih lanjut, Taufan mengatakan, apa yang terjadi di Myanmar telah menjadi perhatian serius Komnas HAM. Apalagi, dalam amatannya, praktik otoritarianisme di Asia Tenggara semakin menjadi-jadi.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, dia khawatir, ruang kepedulian terhadap isu HAM dan demokrasi justru menyempit seiring maraknya praktik kekerasan dan diskriminasi.
Sebagai langkah tegas, Komnas HAM menyerukan agar otoritas di Myanmar menghormati Pasal 19 Deklarasi Universal HAM yang menunjukkan pengakuan atas kebebasan berpendapat dan kebebasan akan mencari, menerima, serta memberikan informasi juga gagasan melalui media apapun.
"Tindakan kekerasan, pembunuhan, penculikan, penahanan terhadap tokoh-tokoh politik, aktivis demokrasi dan hak asasi manusia harus dihentikan serta diperlukan suatu investigasi yang jujur dan komprehensif atas kematian ratusan demonstran, ribuan orang terluka dan dipenjarakan oleh lembaga atau pihak yang independen dan dipercaya," ucap Taufan.

Komnas HAM Tegur Jokowi, Minta Jangan Lembek ke Myanmar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi