JAKARTA, REQnews -&nbsp;DPR RI dengan tegas menyebut pemerintah menunjukkan tanda-tanda tidak mampu dalam menangani kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kian menggila belakangan ini.
Apalagi dengan tewasnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen Gusti Putu Danny Nugraha pada Minggu 25 April 2021 lalu, setelah ditembak OPM, negara tampak gagal dalam melawan kelompok separatis tersebut.
Kemudian, muncul wacana untuk segera menetapkan KKB OPM sebagai teroris. Bagi anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas, penetapan itu juga menjadi bukti pemerintah loyo di hadapan KKB.
"Saya pikir tergantung unsur-unsurnya memenuhi syarat, kalau memenuhi syarat itu kan haknya pemerintah untuk mengajukan opsi itu. Tapi kan buat saya kalau menetapkan terorisme itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk menangani KKB pada saat ini," kata Yan di Jakarta, Selasa 28 April 2021.
Yan yang berasal dari Papua itu mengatakan, sebenarnya kekuatan KKB OPM tidaklah besar. Maka, ia menyarankan agar aparat melakukan evaluasi, dibanding sibuk mewacanakan pelabelan teroris.
Evaluasi itu, lanjut dia, berkaitan dengan penggunaan amunisi dan senjata oleh pasukan organik maupun non-organik di Papua.
"Sehingga amunisi itu tidak sampai diperjualbelikan kepada KKB. Kedua adalah evaluasi perdagangan senjata, perdagangan senjata kan suplainya juga dari oknum anggota TNI dan Polri yang sebagai pemasok, itu mereka (KKB) beli dan mereka menggunakan balik lagi mereka menembak aparat kita juga dan menembak masyarakat sipil," ujar Yan.
Menurut dia, jalur lalu lintas udara, laut, darat perlu diperketat untuk&nbsp;meminimalisasi transaksi jual beli senjata bagi KKB.
Selain itu, ia mengatakan aparat perlu mengungkap siapa pemasok anggaran bagi KKB selama ini.
"Jangan sampai aliran dana ini membuat kelompok KKB itu pergerakannya semakin leluasa dan mereka bisa belanja senjata dan amunisi," kata dia.
Lebih lanjut, Yan juga mengatakan dalam menangani persoalan di Papua tidak cukup hanya pendekatan operasi, namun pendekatan komunikasi dan dialog harus segera dilakukan.

DPR Sebut Pemerintahan Jokowi Tak Berkutik Hadapi OPM

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi