JAKARTA, REQnews - Amnesty International Indonesia menyatakan, sepanjang Januari hingga Maret 2021, sudah 18 orang menjadi korban UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Ada pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan Undang-Undang ITE sepanjang 2021 ini, ada 15 kasus, korbannya sudah 18," kata Manajer Media dan Kampanye Amnesty, Nurina Savitri, Kamis 29 April 2021.
Ia menyebut, korban ketidakjelasan UU ITE dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
Pada&nbsp;2019 tercatat ada 24 pemidanaan terhadap warganet. Kemudian pada 2020, bertambah menjadi 84 kasus pemidanaan.
Nurina mengatakan, UU ITE begitu mudahnya menjerat orang, karena mengandung pasal-pasal karet yang berbahaya, multitafsir dan tak ada tolok ukuranya secara pasti.
Terkait itu, ia mendesak agar UU ITE direvisi sebagai implementasi perbaikan sistem hukum pidana dan siber. Sebab, UU tersebut menurut Nurina sudah banyak memakan korban.
"Yang pertama adalah karena di dalamnya ada pasal-pasal karet, pasal-pasal yang bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada tolok ukur yang jelas," ujar Nurina.
Amesty juga menyayangkan, UU ITE tidak masuk ke dalam prioritas program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.
Terbaru pemerintah juga telah memutuskan tak akan mencabut UU ITE karena dianggap masih diperlukan untuk aturan hukum dunia digital.
Revisi nantinya hanya akan dilakukan dalam skala kecil jika ada perubahan atau perbaikan frasa. Pemerintah juga berencana membuat semacam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan lembaga yang ditandatangani oleh Kominfo, Kejaksaan Agung dan Kapolri yang memuat penjelasan pedoman UU ITE.

2021, Sudah 18 Orang Jadi Korban Pasal-pasal Karet UU ITE

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi