JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku hingga kini belum menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 47 dari 120 anggota DPRD Jawa Timur (Jatim).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bachtiar Pornama mengatakan, harusnya LHKPN diserahkan paling lambat 31 Maret 2021, namun hingga akhir April pihaknya belum menerima laporan tersebut.
"Dari laporan yang didapat menyebutkan, 47 anggota DPRD yang belum melaporkan LHKPN. Laporan LHKPN menjadi kewajiban bagi calon pejabat," kata Bachtiar, Jumat 30 April 2021, dalam agenda koordinasi program pemberantasan korupsi di DPRD Jatim.
Melalui koordinasi ini ia berharap pimpinan DPRD Jatim bisa memberikan dorongan agar para anggotanya segera melengkapi LHKPN.
"Pak Ketua dengan teman-teman pimpinan akan memberikan respons. Karena kepercayaan publik kan juga salah satu nya dilihat dari ketaatan seseorang,"&nbsp;ujar Bachtiar.
Ketua DPRD Jatim Kusnadi menjelaskan dirinya menyayangkan masih ada sejumlah anggota yang belum melaporkan LHKPN kepada KPK.
Kusnadi mengatakan pelaporan LHKPN itu relatif gampang dan tak membutuhkan waktu lama. Ia pun menyebut akan meminta puluhan anggota dewan yang belum mengumpulkan LHKPN untuk segera melaporkan.
"Akan saya berikan imbauan lah kepada mereka, supaya mereka segera melakukan, menyelesaikan tugas itu. Ini juga sebenarnya sederhana," kata Kusnadi.

Hancur Negara! Puluhan Anggota DPRD Jatim Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi