JAKARTA, REQnews - Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan fatwa etik dokter di media sosial. Mengingat sebelumnya terjadi skandal video yang menyeret nama dr. Kevin Samuel Marpaung yang memicu kritik dari berbagai pihak.&nbsp;
Ketua MKEK IDI Pukovisa Prawiroharjo mengatakan, fatwa etik kedokteran yang terdiri d dari 13 poin tersebut bersifat mengikat seluruh sejawat dokter di Indonesia.&nbsp;
"Fatwa etik kedokteran ini mengikat seluruh dokter di Indonesia. MKEK berwenang melakukan klarifikasi terhadap suatu informasi dugaan pelanggaran etik, pembinaan, dan atau proses kemahkamahan pada dokter Indonesia yang tidak sesuai dengan isi fatwa," ujar Pukovisa melalui keterangan tertulisnya, Sabtu 1 Mei 2021.
Dalam aturan tersebut, dokter harus sepenuhnya menyadari sisi positif dan negatif dalam bersosial media. Harus mengedepankan integritas, profesionalisme, kesantunan, dan etika profesi dalam aktivitasnya di media sosial.
Media sosial digunakan sebagai upaya kesehatan promotif dan preventif bernilai etika tinggi juga akan diapresiasi. Penggunaan media sosial oleh dokter untuk memberantas hoax terkait kesehatan atau kedokteran akan dianggap tindakan mulia.
Namun, dokter juga harus menyadari potensi terjadinya perdebatan dengan masyarakat. Menurutnya, dalam berdebat di media sosial, dokter perlu mengendalikan diri, tidak membalas dengan keburukan, serta menjaga marwah luhur profesi dokter atau kesehatan.
"Apabila terdapat pernyataan yang merendahkan sosok dokter, tenaga kesehatan, dokter harus melaporkannya pada otoritas media sosial atau sesuai perundangan yang berlaku," kata dia.&nbsp;
Pada poin kelima, dokter diminta menghindari promosi diri berlebihan dan prakteknya, serta promosi produk dan jasa berlebihan. Aturan tersebut sebelumnya telah dijelaskan SK MKEK Pusat IDI nomor 22 tentang Fatwa Etika Dokter Beriklan dan Berjualan Multi Level Marketing.
Menurutnya, dokter juga harus memastikan keamanan sosial medianya ketika berkonsultasi dengan sesama dokter. Sebaiknya, dokter memakai jalur pribadi atau personal chat saat berkonsultasi dengan sejawat dokter lainnya.
Kemudian, pada penggunaan media sosial yang memuat gambar pasien, dokter wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku serta etika profesi kedokteran. Termasuk menutupi identitas pasien, rekam medis, privasi pasien dan keluarganya, serta privasi sesama dokter dan tenaga kesehatan.
"Dalam menampilkan kondisi klinis pasien atau hasil pemeriksaan penunjang pasien untuk tujuan pendidikan, hanya boleh dilakukan atas persetujuan pasien serta identitas wajah dan nama dikaburkan," katanya.&nbsp;
Pukovisa mengatakan bahwa dokter bis memisahkan antara akun edukasi dan pertemanan, agar lebih fokus. Jika menggunakan akun yang sama, maka dokter tersebut harus memahami ekspektasi masyarakat terhadap profesi kedokteran.
Namun, dokter dapat bebas berekspresi sebagai hak privat sesuai ketentuan etika umum dan perundangan yang berlaku hanya dalam media sosial pribadi dengan tujuan pertemanan. Untuk itu, perlu selektif memasukkan pasiennya dalam daftar pertemanan di media sosial.
Dokter juga diperbolehkan membalas dengan baik dan wajar pujian pasien atau masyarakat atas pelayanan medisnya di akun media sosial. Tetapi, tak sebaiknya menyebarkan pujian tersebut, karena berpotensi berlebihan.&nbsp;
Mereka juga diminta mengingatkan sejawat dalam beraktivitas sosial agar sesuai fatwa etik. Namun, bukan di forum terbuka atau lewat sosial media, tapi langsung melalui jalur pribadi.
Jika, dokter tersebut tidak bersedia diingatkan dan memperbaiki perilaku aktivitasnya di media sosial, maka dokter dapat melaporkan kepada MKEK.

MKEK IDI Keluarkan 13 Poin Fatwa Etik Dokter di Media Sosial

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi