JAKARTA, REQnews - Pemerintah mengklaim tak pernah mengabaikan kesejahteraan buruh dalam pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja. Termasuk terkait dengan upah sektoral dan tunjangan hari raya (THR).&nbsp;
&ldquo;Ini (upah sektoral dan THR) jadi dua highlight yang akan saya sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja,&rdquo; ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, melalui keterangan persnya di Jakarta, Sabtu 1 Mei 2021.
Ia menyebut pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR sebagai hak pekerja. Terkait itu, Kantor Staf Presiden juga turut mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunan lainnya.&nbsp;
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan pembatalan aksi besar-besaran organisasi buruh dilakukan karena pihaknya tidak ingin kondisi Indonesia semakin parahs seperti di India. "Ini bentuk kepedulian kami terhadap kondisi pandemik Covid-19," kata Andi.&nbsp;
Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengaku telah menyampaikan sosialisasi agar tak ada aksi besar-besaran untuk menghindari klaster baru Covid-19. Ia pun meminta agar aksi dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan.
Iqbal mengatakan bahwa pihaknya telah menitipkan beberapa tuntutan buruh terkait klaster ketenagakerjaan kepada KSP Moeldoko. Ia percaya bahwa Moeldoko bisa menjadi jembatan terkait tuntutan para buruh kepada Presiden Jokowi.
"Bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan, kami juga sudah bertemu Pak Moeldoko. Maka tidak salah jika pada peringatan 'May Day' kali ini kami kembali bertemu dengan Pak Moeldoko,&rdquo; kata dia.

Moeldoko Sebut Pemerintah Tak Pernah Abaikan Kesejahteraan Buruh

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi