Tes Wawasan Kebangsaan ASN KPK: Ada Soal FPI, Rizieq Shihab Hingga HTI

Selasa, 04 Mei 2021 – 15:04 WIB

KPK (Foto: Istimewa)

KPK (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sejumlah soal radikalisme yang muncul dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) disoroti Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari.

Menurut Feri soal pernyataan tes terdapat pertanyaan seputar Front Pembela Islam (FPI) dan Habib Rizieq Shihab (HRS).

"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ngada. Misalnya pertanyaan terkait FPI dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," ucap Feri kepada wartawan, Selasa 4 Mei 2021. 


Mengenai kejanggalan pertanyaan itu, Feri menyebut dia mendengar langsung dari pegawai KPK yang telah mengikuti tes. Feri mengatakan tes itu tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Dia juga mendengar pada soal itu ada nama Rizieq Shihab.

 
 
"Tes tidak sesuai dengan UU KPK yang baru karena tidak terdapat ketentuan mengenai tes alih status. Keinginan tes lebih banyak dari kehendak pimpinan KPK melalui peraturan komisi sehingga secara administrasi bermasalah," ujar dia.

"Saya dengar begitu, ada soal Habib Rizieq Shihab," katanya.

Aktivis hukum itu juga menyebut tes yang dilakukan KPK ini untuk mencoret tokoh senior yang memperjuangkan antikorupsi. Seperti figur yang tengah menangani perkara korupsi.

"Tes ini merupakan cara untuk membenarkan pencoretan figur-figur yang sedang menangani perkara megakorupsi, Kasatgas kasus-kasus yang melibatkan para politisi dan orang yang menjabat di posisi internal yang penting bagi integritas KPK di masa depan," kata dia.

Lanjut dia, tes alih status pegawai KPK menjadi ASN ini sebagai bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penyelenggara. Sebab, tes dilakukan secara tertutup.

"Tes merupakan bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan penyelenggara karena selain dilakukan tidak terbuka sebagaimana tes PNS lainnya juga dilakukan berulang-ulang kepada pegawai karena itu tes kesekian kalinya. Mana ada orang dites berkali-kali seperti pegawai KPK. Apalagi tertutup. KPK kalah dengan lembaga lain yang tesnya hasilnya dibuka setelah tes berlangsung," ucap dia.