JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menetapkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji sebagai tersangka. Untuk itu, KPK akan melakukan penahanan terhadap Angin selama 20 hari ke depan.

Penetapan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 yang dilakuykan oleh Angin.

"KPK menetapkan tersangka enam orang. Tersangka pertama APA (Angin Prayitno Aji), Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa 4 Mei 2021.

Selanjutnya, penyidik KPK akan melakukan penahanan terhadap Angin untuk 20 hari ke depan. Yaitu terhitung sejak 4 Mei 2021 hingga 23 Mei 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

KPK juga menetapkan lima tersangka lain, seperti Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani serta kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati. Kemudian ada tiga konsultan pajak yaitu Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo.

Sejauh ini tim penyidik KPK setidaknya sudah melakukan serangkaian penggeledahan. Sejumlah lokasi disasar penyidik seperti kantor PT Jhonlin Baratama, kantor pusat Bank Panin, hingga kantor pusat PT Gunung Madu Plantations.

Dari penggeledahan tersebut penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Namun, saat melakukan penggeledahan kedua di PT Jhonlin Baratama, KPK gagal mengamankan barang bukti karena diduga telah dihilangkan.

karena perbuatannya itu, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Veronika Lindawati dan Agus Susetyo disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.