JAKARTA, REQNews – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), menolak pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan uji formil ini diajukan oleh 14 orang pemohon, salah satunya mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo.

"Menolak permohonan provisi para pemohon," kata Ketua MK Anwar Usman di Jakarta Selasa 4 Mei 2021.

Majelis Hakim MK juga menolak permohonan pemohon untuk keseluruhannya.

Pada bagian konklusi yang dibacakan oleh Majelis Hakim Anwar Usman, juga disebutkan bahwa permohonan provisi maupun pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam provisi yang disebutkan oleh pemohon, dampak dari berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut secara kelembagaan KPK terancam lumpuh.

Oleh sebab itu, agar kerja pemberantasan korupsi di KPK tetap dapat berjalan, pemohon memohon kepada MK agar menunda pemberlakuan UU Nomor 19 Tahun 2019 melalui putusan sela sampai ada putusan mahkamah dalam perkara a quo.