IFBC Banner

Dewas KPK Tak Lagi Terbitkan Izin Penyadapan, Ini Kata Tumpak Hatorangan

Rabu, 05 Mei 2021 – 15:02 WIB

Gedung KPK (Foto:Istimewa)

Gedung KPK (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan pihaknya tak lagi menerbitkan surat izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Hal tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkenaan dengan gugatan UU KPK.

Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Tentunya kami harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku," kata Tumpak Hatorangan Panggabean di Jakarta, Rabu 5 Mei 2021.

Dia mengatakan, tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif selain tiga kewenangan yang telah diputus MK tersebut. Dia berharap, putusan yang dikeluarkan MK akan membuat lembaga antirasuah dapat bekerja lebih baik lagi ke depan.

"Tentang apakah KPK akan menjadi lebih kuat dengan dicabutnya tugas Dewas memberikan izin tersebut, tentunya kita lihat dalam pelaksanaannya ke depan harapannya tentu akan lebih baik," katanya.

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Salah satunya, MK menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat 1 huruf b, dan Pasal 47 ayat 2 UU 19/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan itu menghilangkan kewenangan Dewas dalam menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. bagi KPK. MK memertimbangkan bahwa kedudukan Dewas tidak bersifat hierarkis dengan pimpinan KPK tetapi saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing.

KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang atau hak privasi yang merupakan bagian dari tindakan pro justitia.

Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and balances. Sebab, pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki pimpinan KPK.