JAKARTA, REQnews - Pertanyaan soal Front Pembela Islam (FPI) dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah yang terdapat dalam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, dianggap janggal dan mengada-ada.
"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada," ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari, menanggapi ihwal pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, Rabu 5 Mei 2021.
Ia menyatakan tes tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) karena tidak terdapat ketentuan mengenai tes alih status.
"Keinginan tes lebih banyak dari kehendak pimpinan KPK melalui peraturan komisi sehingga secara administrasi bermasalah," tutur dia.
Menurutnya, pegawai KPK tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik. Selain itu, mereka juga tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak mendukung terhadap program-program pemerintah, karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi.
Terkait informasi puluhan pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan yang salah satunya disebut adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kepala satuan tugas (Kasatgas) lainnya, Feri menilai ada upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut dia, upaya menyingkirkan pegawai berintegritas dari KPK sudah lama dilakukan. "Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri," ujar dia.

Tes Wawasan Kebangsaan Ada Soal FPI, Pertanyaan Jebakan Pegawai KPK?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi