JAKARTA, REQnews - Ekonom senior DR Rizal Ramli, meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri serius menangani laporan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal 21 juta data ganda penerima bantuan sosial.
&ldquo;Lengkap skenario perampokan bansos yang merupakan hak orang miskin itu. Ini skandal jahat yang memalukan. Mas Firli dan KPK harus membongkar dan mengadili siapapun yang terlibat,&rdquo; kata Rizal Ramli, Rabu, 5 Mei 2021.
&ldquo;Dalam laporan Mbak Risma ke KPK, ditemukan data 21 juta penerima bansos bodong atau fiktif. Ternyata perusahaan-perusahaan penyalur Bansos juga banyak yg abal-abal,&rdquo; sambungnya.
Namun, apa yang dilakukan Risma ini justru menurut Komisi VIII DPR RI kurang elok. Sebagai mitra, Risma semestinya membawa persoalan data ganda penerima bansos itu ke Komisi VIII terlebih dahulu.
Apalagi, apa yang dimaksud dengan data ganda dalam laporan itu masih belum jelas. Apakah merujuk pada pihak-pihak yang tidak berhak menerima bansos tetapi tercantum dalam daftar penerima bansos, atau apakah terjadi duplikasi data penerima bansos.
Di sisi lain, kalangan PDI Perjuangan juga merasa laporan Risma ke KPK itu malah berpotensi membuat partai semakin repot setelah Mensos terdahulu yang juga kader PDIP, Juliari Batubara, ditangkap KPK dalam kasus bansos era pandemi Covid-19.
Tanggal 1 April lalu Kementerian Sosial meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dalam daftar itu, sebanyak 21 juta data penerima bansos yang ganda telah dinonaktifkan.

Didesak Bongkar 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos dan Penyalur Abal-Abal, Firli Bahuri Berani Gak?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi