JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pasca&nbsp;uji formil UU KPK 2019 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK),&nbsp;Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH)&nbsp;Bivitri Susanti pesimis jika pemerintahan Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin mampu melakukan inisiatif untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan itu disampaikan&nbsp;Bivitri dalam sebuah diskusi virtual bertajuk &ldquo;Menyibak Putusan MK dalam Pengujian Formil dan Materiil&nbsp;Revisi UU KPK&rdquo; pada Kamis&nbsp;6 Mei 2021.
"Secara teoritis, ya Perppu, kapan saja bisa dikeluarkan. Tapi cobalah kita riil, enggak mungkin pemerintahan yang sekarang ini melakukan apa pun untuk menyelamatkan KPK. Itu fakta yang sudah terbukti,&rdquo;&nbsp;kata Bivitri.
Ahli hukum tata negara itu menyebut, KPK hanya bisa selamat dengan bantuan masyarakat.&nbsp;
&ldquo;Jalan keluarnya jangan berharap pada pemerintah, paling tidak pemerintah yang sekarang,&rdquo;&nbsp;kata Bivitri.
Menurutnya, masyarakat dapat berjuang mempertahankan 75 pegawai KPK yang sedang menerima isu pemecatan setelah tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Lanjut Bivitri,&nbsp;para penyelidik dan penyidik yang tak lolos tes wawasan kebangsaan itu masih dapat menggerakkan agenda pemberantasan korupsi di tubuh KPK saat ini.
&ldquo;Jadi, saya kira ke depannya yang bisa kita lakukan adalah juga membangun jaringan untuk menguatkan unsur yang ketiga ini, yaitu staf-staf yang lagi dicoba disingkirkan,&rdquo;&nbsp;ujar Bivitri.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari mengaku percaya para pegawai KPK yang menerima isu pemecatan itu berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Feri, ada tiga kelompok dari 75 pegawai KPK itu. Kelompok pertama adalah Ketua Satuan Petugas (Kasatgas). Lalu, ada anggota satgas yang mengurusi kasus korupsi politik dan mega korupsi.
Terakhir, ada kelompok pejabat internal di struktur organisasi tata kelola KPK. Kelompok ketiga ini memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan di internal KPK.
&ldquo;Tiga kelompok ini dianggap tidak memiliki pengetahuan soal wawasan kebangsaan,&rdquo;&nbsp;ucap Feri.
Sebelumnya, mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) pun mempertanyakan pemerintahan Jokowi dan Ma&rsquo;ruf Amin.
&ldquo;Keseluruhan proses (pelemahan KPK, red) itu ada di periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Inikah&nbsp;legacy&nbsp;(warisan, red) terbaik yang akan ditinggalkan beliau untuk diingat sepanjang masa? Saya belum terlalu yakin, tetapi banyak fakta yang tak terbantahkan atas sinyalemen itu,&rdquo; kata BW dalam keterangan resmi, Selasa 4 Mei 2021.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN). Sehingga perlu alih status kepegawaian.
&nbsp;
Seperti diketahui sebanyak 1.349 pegawai KPK telah menjalani TWK sebagai syarat untuk peralihan status kepegawaian menjadi ASN.&nbsp;Di antara seribu lebih pegawai itu, 75 orang tidak lolos tes.&nbsp;
&nbsp;

Pakar : Pemerintahan Presiden Jokowi Tak Mampu Selamatkan KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi