PK Terpidana Korupsi Irjen Djoko Susilo Dikabulkan MA, Kelebihan Lelang Diminta Dikembalikan

Sabtu, 08 Mei 2021 – 12:20 WIB

Irjen Pol. Drs. Djoko Susilo (Foto: Istimewa)

Irjen Pol. Drs. Djoko Susilo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Permohonan peninjauan kembali (PK) oleh mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Djoko Susilo terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM dan pencucian uang dikabulkan Mahkamah Agung (MA). 

Berdasarkan penelusuran REQnews dari website resmi MA, perkara dengan nomor register 97 PK/Pid.Sus/2021 PK yang masuk tanggal 5 Januari 2021 itu telah berstatus kabul pada 6 Mei 2021. 

Dalam surat tersebut, MA menyatakan harta benda terpidana yang telah disita dan dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk negara. Setelah dilelang, hasilnya ternyata melebihi dari jumlah uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 32 miliar.

Dalam putusannya, MA menyatakan kelebihan hasil lelang dan barang bukti yang belum dilelang harus dikembalikan kepada Djoko.

Selain itu, MA juga merevisi masa pencabutan hak Djoko untuk dipilih dalam jabatan publik menjadi lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok. Sementara hukuman badan yang diterima Djoko tetap sama, yakni 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar atau subsider delapan bulan kurungan.

Eks Kakorlantas Polri itu menggandeng Syamsul Huda Yudha sebagai kuasa hukum. 

Adapun hakim yang memutus perkara tersebut adalah Krisna Harahap, Sofyan Sitompul, dan Suhadi.

Seperti diketahui, sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan untuk terdakwa kasus korupsi simulator SIM, Djoko Susilo.

Majelis hakim menilai Djoko terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Indikasinya, harta bekas Gubernur Akademi Kepolisian itu pada 2003-2010 mencapai Rp 54,625 miliar dan US$ 60 ribu. Padahal gajinya selama kurun waktu itu hanya Rp 407,136 juta, dan laporan harta kekayaan Djoko yang diserahkan ke KPK hanya Rp 1,2 miliar.


Djoko juga terbukti menyembunyikan aset seperti tanah, rumah, pompa bensin, dan kendaraan dengan mengatasnamakan istri, anak, serta mertuanya.

Putusan itu diperberat Pengadilan Tinggi DKI menjadi 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan memerintahkan Djoko membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Hak politik Djoko Susilo juga dicabut. Hingga di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI.