JAKARTA, REQnews - Belum lama ini, publik dikejutkan dengan adanya kabar yang menyebutkan bahwa 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Banyak yang menduga bahwa TWk tersebut jadi salah satu cara untuk menyingkirkan pegawai KPK yang selama ini memiliki integritas dan kinerja yang cukup baik.

Meski demikian, Anggota DPR Fraksi Golkar, John Kenedy Azis menegaskan, belum ada Undang-undang yang mengatur pemberhentian atau pemecatan karyawan atau pegawai karena tak lolos TWK. Apalagi, sebagian pegawai yang bekerja di KPK berasal dari Polri, kejaksaan atau kementerian. Artinya, status mereka pernah menjadi ASN.

“Memang sepengetahuan saya, belum ada UU yang mengatur, bahwa pegawai KPK dapat diberhentikan karena tidak lulus TWK. Apalagi menurut informasi yang saya dapat, TWK ini penuh dengan polemik," kata John, Senin, 10 Maret 2021.

Dia pun meminta agar agar TWK bisa dilakukan secara objektif sehingga jangan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hasilnya, sambung John, kemudian bisa disampaikan kepada publik secara transparan.

"Agar masyarakat benar-benar mengetahui mana saja penyidik atau pegawai KPK yang telah banyak berkontribusi terhadap pencegahan, penanggulangan dan penindakan korupsi," ujarnya.

John mengusulkan agar 75 pegawai KPK yang dikabarkan tak lolos TWK diberikan kesempatan agar ikut remedial training. Kemudian, di lakukan tes yang lebih tepat untuk mutasi menjadi ASN.

Dia menyoroti TWK yang dianggap sebagai metode baru lantaran hal ini mesti dilakukan pegawai KPK untuk jadi ASN. TWK versi KPK ini dinilai berbeda dari tes serupa bagi CPNS lain.

Secara pribadi, John percaya 75 pegawai itu tak lulus TWK. Bagi dia, 75 pegawai itu masuk kategori berprestasi selama bekerja di KPK.

"Selama bekerja di KPK, yang mungkin sudah tahunan itu, mereka telah menunjukan dan memberikan prestasi yang sangat baik dalam hal pencegahan, penanggulangan dan penindakan korupsi," ujar John.

Hasil TWK yang dijalani 1.351 pegawai KPK mencuat heboh karena 75 orang di antaranya dinyatakan tak lolos. Pun, dua lainnya tidak mengikuti tahapan tersebut.

Mencuatnya isu ini lantaran 75 pegawai itu antara lain penyidik senior Novel Baswedan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Giri Suprapdiono, hingga Ketua Wadah pegawai KPK Yudi Purnomo.

Sejumlah kalangan termasuk aktivis anti korupsi mengkritisi 75 pegawai yang tak lolos tersebut. Sebab, sebagian dari 75 nama itu dianggap punya prestasi untuk KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.