Kasus Korupsi Irjen Djoko Susilo: Bermula Proyek Simulator SIM, Dibui 18 Tahun Hingga Aset Kembali

Senin, 10 Mei 2021 – 13:02 WIB

Djoko Susilo (Foto: Istimewa)

Djoko Susilo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sebelum tersandung kasus korupsi, Irjen Djoko Susilo merupakan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. Namun, karir cemerlang itu terpaksa harus redup setelah dirinya tersangkut kasus korupsi pengadaan kendaraan simulator ujian SIM tahun anggaran 2011.

Berikut perjalanan karir Djoko Susilo hingga tersandung kasus korupsi

1.) Lulusan Akpol Angkatan 1984

Karir Djoko Susilo berjalan mulus setelah lulus dari Akpol dan menjadi orang pertama yang mendapat bintang satu. Saat menduduki kursi Dirlantas Polda Metro Jaya, Djoko merintis Traffic Management Center (TMC) yang dilengkapi CCTV dan layanan SMS. 

Tahun 2008, Djoko ditunjuk sebagai Dirlantas Polri. Promosi menjadi pati bintang satu pun didapatnya. Di Ditlantas Polri, Djoko merintis National Traffic Management Center (NTMC) yang berembrio dari TMC. Tahun 2009-2012 bisa dikatakan puncak karir Djoko. Waktu itu Kapolri yang dijabat Bambang Hendarso Danuri mempromosikan Djoko sebagai Kakorlantas yang baru. Sehingga otomatis Djoko mendapat promosi bintang dua (irjen).

Tahun 2012 Djoko juga dipromosikan menjadi Gubernur Akpol yang berkedudukan di Semarang. 

2.) Korlantas Menggelar Tender Pengadaan Barang Simulator SIM

Tahun 2011, PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) pemenang tender proyek simulator SIM (setelah terungkap ternyata sudah di setting) menggandeng PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI). 

PT CMMA memenangi proyek simulator kemudi sepeda motor dan mobil itu. Untuk sepeda motor, dianggarkan dari APBN sebesar Rp 56 miliar, sedangkan mobil sebesar Rp 144 miliar. Sedangkan, PT CMMA membeli alat-alat itu ke PT ITI dengan harga total Rp 83 miliar.

3.) Tercium Aroma Suap

Tahun 2012, KPK menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan suap pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat simulator ujian SIM tahun anggaran 2011.

 

3.) Ditetapkan Jadi Tersangka

Pada 27 Juli 2012, Djoko Susilo resmi menyandang status tersangka dugaan korupsi pengadaan kendaraan simulator ujian SIM tahun anggaran 2011. 

KPK menjerat Djoko dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri.

KPK juga menetapkan mantan wakil Kakorlantas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Sastronegoro Bambang, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto sebagai tersangka korupsi kasus alat ujian simulator SIM.

4.) Drama Penggeledahan

Kantor yang dulu dipimpin Djoko Susilo yakni gedung Korlantas di Jl MT Haryono, Jaksel, digeledah. Penggeledahan yang berlangsung selama 24 jam lebih itu sempat membuat penyidik KPK dan petugas Korlantas bersitegang. 

Dalam kegiatan itu, tim KPK sempat dihalang-halangi. Petugas KPK yang hendak mengangkut kardus berisi barang bukti kemudian direbut seseorang untuk dibawa masuk kembali ke kantor Korps Lalu Lintas. Barang bukti sebanyak 30 kardus yang disegel akhirnya diangkut dengan empat mobil.

5.) Divonis 10 Tahun Penjara di Pengadilan Tingkat Pertama

September 2013 Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Mereka juga memutuskan puluhan aset Djoko dirampas untuk negara. Tapi majelis tak mencabut hak memilih dan dipilih Djoko.

6.) Hukuman Diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta Menjadi 18 Tahun Penjara


Desember 2013, tak puas dengan vonis 10 tahun kepada Djoko, JPU KPK mengajukan banding dan menuntut supaya Djoko dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Mereka juga meminta perampasan puluhan aset Djoko dan pencabutan hak memilih-dipilihnya dalam jabatan publik. 

7.) MA Menguatkan Putusan PT Jakarta

Di tingkat kasasi tepatnya Juni 2014, majelis hakim menguatkan putusan PT Jakarta berkaitan kasus korupsi simulator SIM. Sehingga, Kakorlantas itu harus menjalani pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Salah satu yang dirampas negara yaitu sebuah rumah megah di Jalan Perintis Kemerdekaan no 70, Sondakan, Laweyan, Solo.

8.) Keluarga Djoko Susilo Tak Terima Rumah Dirampas

Atas keberatan itu, keluarga Djoko melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta.

9.) Gugatan Ditolak

Baik ditingkat PTUN Jakarta, PT TUN Jakarta hingga MA menolak gugatan keluarga Djoko Susilo

10.) Djoko Susilo Mengajukan Peninjauan Kembali

Mengutip situs Mahkamah Agung, PK sudah didaftarkan pada Selasa 5 Januari 2021 dengan nomor register:97 PK/Pid.Sus/2021. 

11.) Mahkamah Agung Mengabulkan PK Djoko Susilo

6 Mei 2021, MA mengabulkan permohonan PK Djoko Susilo. MA menyatakan harta benda terpidana yang telah disita dan dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk negara. Setelah dilelang, hasilnya ternyata melebihi dari jumlah uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 32 miliar.

Sehingga, MA menyatakan kelebihan hasil lelang dan barang bukti yang belum dilelang harus dikembalikan kepada Djoko.

Selain itu, MA juga merevisi masa pencabutan hak Djoko untuk dipilih dalam jabatan publik menjadi lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok. Sementara hukuman badan yang diterima Djoko tetap sama, yakni 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar atau subsider delapan bulan kurungan.