JAKARTA, REQnews - Sudah menjadi rahasia umum, bahwa leasing kerap kali menggunakan jasa debt collector untuk menagih atau bahkan menarik kendaraan bagi mereka yang menunggak pembayaran cicilan.
Namun, aksi para debt collector kerap kali meresahkan sebab cara mereka menagih atau menarik kendaraan kerap kali dibarengi dengan aksi kekerasan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, seorang anggota TNI Serda Nurhadi, menjadi korban pengeroyokan 11 debt collector. Peristiwa ini sendiri terjadi di wilayah Koja, Jakarta Utara, saat Babinkamtibmas tersebut akan mengantar seorang warga ke rumah sakit.
Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pihak kepolisian tidak hanya menindak para debt collector tapi juga menindak tegas leasing, salah satunya PT ACK. Ia juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berat kepada perusahaan leasing Clipan Finance sesuai kewenangan yang diberikan negara kepada OJK.
Selain itu, Bamsoet juga mengapresiasi langkah tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran serta aparat gabungan TNI dan kepolisian yang telah menangkap sebelas orang debt collector. Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran tak hanya bagi para debt collector tapi juga bagi perusahaan leasing lainnya untuk tidak seenaknya bertindak.
Bamsoet menambahkan, tindakan pengambilan paksa kendaraan bisa dijerat Pasal 362 dan/atau Pasal 365 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). Ia pun menyebutkan debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa.
"Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, menegaskan bahwa perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Polisi harus menindak tegas aksi premanisme debt collector yang nekat mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak," ujarnya, Selasa, 11 Mei 2021.
Bamsoet menjelaskan. dalam putusan MK tersebut diatur kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik objek jaminan fidusia. Meski demikian, ia menyampaikan debt collector tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi.
"Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yang tidak boleh dijadikan alasan melakukan teror yang disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat debitur," jelas Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 ini pun menerangkan debt collector yang menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum dapat dilaporkan ke polisi. Ia menegaskan, perbuatan ini bahkan bisa dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kata Bamsoet, maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.
"Kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector punya peran besar menegakkan etika penagihan. Antara lain dilarang memaki, dilarang menggunakan ancaman/kekerasan/mempermalukan, tidak menagih kepada pihak yang tidak berhutang walaupun itu adalah keluarga debitur, serta tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat," pungkas Bamsoet.

Bamsoet Minta Leasing Pemakai Jasa Debt Collector yang Lakukan Aksi Kekerasan Juga Ditindak

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi