JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial LMP terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri&nbsp;(Persero).
"Kejaksaan Agung memeriksa satu orang sebagai saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Selasa 11 Mei 2021.
Ia mengatakan bahwa pemeriksaan LMP dilakukan untuk&nbsp;mendalami proses pengawasan BEI dalam transaksi saham yang dilakukan oleh PT Asabri.
Karena menurutnya, terdapat beberapa saham dalam investasi Asabri yang masuk dalam kategori Unusuall Market Activity (UMA) dan suspensi.
"Pemeriksaan saksi, ahli, dan Tersangka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19," katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan sembilan&nbsp;tersangka dalam kasus korupsi&nbsp;pengelolaan dana investasi dan keuangan PT Asabri (Persero), seperti:
- ARD selaku Dirut PT Asabri periode tahun 2011 hingga Maret 2016
- SW selaku Direktur Utama PT. Asabri periode Maret 2016 hingga Juli 2020
- BE selaku Mantan Direktur Keuangan PT. Asabri periode Oktober 2008 hingga Juni 2014
- HS selaku Direktur PT. Asabri periode 2013 - 2014 dan 2015 - 2019
- IWS selaku Kadiv Investasi PT. Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017
- LP selaku Direktur Utama PT. Prima Jaringan
- BTS selaku Direktur PT. Hanson Internasional
- HH selaku Direktur PT. Trada Alam Minera dan Direktur PT. Maxima Integra
- JS selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation.
Pasal yang disangkakan yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dugaan Korupsi PT Asabri, Kejagung Periksa Kadiv Pengawasan Transaksi BEI

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi