JAKARTA, REQnews -Pemilu 2019 berakhir dengan catatan negatif bagi sejumlah partai politik di Indonesia. Dalam hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), tercatat hanya 7 saja dari 16 parpol yang tertib melaporkan dana kampanyenya.
Tujuh parpol itu adalah Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Hanura. Sebaliknya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Berkarya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dianggap tak patuh berdasarkan hasil audit oleh KAP.
Menurut Anggota KPU Hasyim Asyari, LPPDK yang dimaksud adalah untuk pelaksanaan Pileg 2019. Sementara untuk Pilpres 2019, kedua pasangan calon yakni Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga telah patuh dan tertib dalam administrasi.&nbsp;
Ada beberapa syarat agar peserta pemilu dianggap patuh dalam pelaporan LPPDK. Di antaranya jika mekanisme pelaporannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai batas waktu, serta besaran sumbangan dana kampanye sesuai dengan batas yang diatur dalam undang-undang, termasuk sumber dana.&nbsp;
Adapun peserta pemilu dianggap tidak patuh dalam melaporkan LPPDK apabila periodisasi pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dibuat parpol tidak sesuai ketentuan. Pembukuan sendiri seharusnya dimulai tiga hari setelah penetapan parpol peserta pemilu pada 20 Februari 2018.
"Faktanya ditemukan oleh KAP bahwa pembukuan LADK parpol dimulai di antaranya di tanggal 20 September bersamaan dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Kesimpulan KAP, ini tidak sesuai peraturan untuk periodesasi," kata Hasyim di Jakarta, Sabtu 1 Juni 2019.
Selain terkait periodesasi, sejumlah parpol juga dinyatakan tidak patuh dikarenakan dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg tidak dimasukkan ke dalam RKDK. Padahal, menurut peraturan KPU, semua sumbangan, termasuk dari pribadi caleg harus terlebih dahulu masuk ke dalam RKDK.
Pelaporan dana kampanye diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017&nbsp; tentang Pemilu, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan dana Lampanye Pemilu, dan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Parah! Dari 16, Hanya 7 Parpol Saja yang Tertib Pelaporan Dana Kampanye

Berita Terkait

Berita Rekomendasi