JAKARTA, REQnews - Adanya kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh dan tepat waktu pada 2021, dianggap menjadi salah satu penyebab meningkatnya laporan ke Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan pada 2021 dibanding tahun 2020.

"Lebih besar tahun ini karena waktu yang kita berikan kita harap pembayaran THR bisa dipenuhi H-1 Lebaran," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat konferensi pers, Rabu, 12 Mei 2021. Pada tahun ini, sambungnya, sebanyak 977 laporan masuk terkait permasalahan THR. Sementara pada 2020, laporan terkait pembayaran THR yang masuk sebanyak 683.

"Lebih besar tahun ini karena waktu yang kita berikan kita harap pembayaran THR bisa dipenuhi H-1 Lebaran. Sementara pada 2020 ada kelonggaran hingga akhir tahun, karena tekanan pandemi Covid-19," ujar Ida. 

Meski lebih banyak, dia menilai, Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing daerah akan lebih cepat menyelesaikan masalah THR pada tahun ini. Sebab, dipastikannya ekonomi Indonesia sudah lebih baik.

"Saya optimis meski kasusnya lebih besar penyelesaiannya akan jauh lebih baik dari 2020 seiring dengan semakin membaiknya ekonomi kita," ujarnya.

Menurut Ida, 2020 merupakan tahun yang memang sulit bagi keuangan perusahaan secara umum. Pandemi Covid-19, menurut dia, menekan kinerja perusahaan saat itu sehingga ada kelonggaran pembayaran THR.

"Maka demi keberlangsungan usaha kami kasih batas toleransi sampai akhir 2020, dari sini saja kita lihat jumlah pengaduan 2020 dengan 2021 memang lebih banyak di 2021," ujarnya.

Adapun khusus untuk permasalahan THR pada 2020, Ida mengungkapkan, dari 683 laporan 75 persen telah melaksanakan pembayaran baik yang terlambat bayar, tertunda dan menyepakati sesuai maupun tidak sesuai dengan ketentuan THR.

"25 persennya tidak dibayar sesuai ketentuan terkait penyelesaian permasalahan perselisihan hubungan industrial, itu 2020. 2021 totalnya 977 memang kalau dilihat lebih besar," ujar Ida.