JAKARTA, REQnews - Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman menyebut tudingan yang menyeret nama Presiden Joko Widodo terkait penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya terlalu jauh
"Kami berharap polemik hasil TWK tidak dikaitkan Pak Presiden, jauh sekali kalau ke situ," kata Habiburokhman, saat dihubungi, Rabu, 12 Mei 2021.
Tak hanya itu, Habiburokhman juga meminta agar polemik TWK hingga penonaktifan 75 Pegawai KPK tidak dijadikan ajang untuk merusak hubungan yang ada di internal KPK. Dia meyakini baik pimpinan KPK dan para pegawai sama-sama berintegritas dan berkinerja baik.
"Masalah ini jangan juga dijadikan ajang untuk merusak hubungan 75 orang tersebut dengan pimpinan KPK. Kami yakin kedua belah pihak adalah aset bangsa, orang-orang yang integritasnya sama-sama teruji dan terbukti telah berkinerja cukup baik selama periode ini," ucapnya.
"Kerja-sama yang baik antara mereka bukan hanya memperbaiki kinerja bidang pencegahan dan edukasi tetapi juga tetap mempertahankan prestasi penindakan dengan melakukan serangkaian OTT dan pengungkapan kasus-kasus besar," imbuhnya.
Anggota Komisi III ini menyebut nantinya akan ada rapat internal Komisi III untuk membicarakan terkait polemik TWK 75 pegawai ini. Dia menyebut pada prinsipnya jangan sampai ada pihak yang disingkirkan atau disudutkan akibat polemik ini.
Tak hanya itu, dia juga meminta KPK untuk mempertimbangkan tes ulang terhadap ke-75 pegawai tersebut. Menurutnya para pegawai tersebut harus diakomodir oleh KPK. "Perlu dipertimbangkan semacam tes ulang atau reedukasi, 75 pegawai tersebut sebisa mungkin diakomodir," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai ada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya. "Bukan tidak mungkin KPK akan berubah menjadi lembaga bargaining politik," ujarnya, Selasa, 11 Mei 2021.
Feri menuding ada perintah menonaktifkan Novel dan 74 pegawai lain lewat tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menuding perintah itu datang dari Presiden Jokowi.
"(Sebanyak) 75 orang itu merupakan orang-orang yang menangani kasus-kasus penting yang melibatkan partai-partai besar dan orang-orang penting. Ini adalah upaya Firli atas perintah presiden untuk memastikan kasus-kasus besar tidak berlanjut," kata Feri.

Gerindra Bela Jokowi Soal Polemik 75 Pegawai KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi