JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kabarnya akan digugat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersama sekelompok warga lintas profesi terkait pencemaran udara di ibukota Jakarta.
Sebelumnya pada tanggal 14 April LBH Jakarta bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membuka pos pengaduan calon penggugat pencemaran udara di Jakarta.
Karena kita menyadari dampak pencemaran udara ini tidak hanya menimpa satu dua orang saja atau menimpa orang yang concern terhadap isu lingkungan saja. Akhirnya kami tim advokasi berinisiatif bagaimana jika kita membuka ruang publik bagi masyarakat yang merasa dirugikan," ujar Pengacara Publik LBH, Ayu Eza Tiara di Jakarta, Minggu 2 Juni 2019.
Disebutkan bahwa calon penggugat berjumlah 57 orang yang terdiri dari sekumpulan mahasiswa, aktivis, hingga peneliti. Salah satu alasan yang menguatkan mereka untuk menggugat adalah upaya advokasi kepada pemerintah untuk peningkatan kualitas udara yang belum menemui perkembangan signifikan.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati berkata akan menggugat Presiden hingga tiga gubernur. Menurutnya pencemaraan udara di Jakarta sejauh ini melibatkan tiga provinsi.
Pertama adalah&nbsp;Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
"Jadi kalau kita lihat pencemaraan di DKI Jakarta dan sekitarnya bukan hanya berasal dari sisi transportasi, tapi juga industri, dan pembangkit listrik di Banten dan Jawa Barat," kata Nur Hidayati.

Kasus Pencemaran Udara, Jokowi dan Anies Baswedan Bakal Digugat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi