JAKARTA, REQnews -&nbsp;Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),&nbsp;Novel Baswedan menyebut&nbsp;tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai&nbsp;alat menyingkirkan pegawai yang kritis dan berintegritas.
Itu ia ungkapkan melalui akun Twitternya&nbsp;@nazaqistsha yang menyebut bahwa TWK merupakan upaya terakhir untuk mematikan KPK.&nbsp;
<blockquote class="twitter-tweet">
TWK alat utk singkirkan 75 pegawai KPK yg kritis &amp; berintegritas. Ini upaya terakhir utk mematikan KPK. Alasan utama 75 peg protes krn setiap upaya utk matikan KPK harus dilawan, dan memberantas korupsi adl harapan masy. Ironi, krn ini dilakukan oleh Pimp KPK
&mdash; novel baswedan (@nazaqistsha) <a href="https://twitter.com/nazaqistsha/status/1393709358194728961?ref_src=twsrc%5Etfw">May 15, 2021</a></blockquote>

<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Karena&nbsp;setiap upaya untuk matikan KPK harus dilawan, dan memberantas korupsi adalah harapan masyarakat," ujar Novel melalui Twitternya pada Minggu, 16 Mei 2021.
Menurut Novel, upaya menyingkirkan pegawai yang kritis dan berintegritas tersebut dilakukan oleh pimpinan KPK.
Diketahui,&nbsp;sebanyak 75&nbsp;pegawai KPK&nbsp;dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tes tersebut menjadi polemik karena daftar pertanyaannya yang dianggap tak sesuai. Seperti&nbsp;membahas doa qunut,&nbsp;pertanyaan pribadi seperti kapan menikah atau berapa kali pacaran.
Terkait itu, Novel pun menegaskan pegawai yang tak lolos tersebut akan terus melawan.
Sebelumnya, Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.
SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.
Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu. Berikut ini poin-poinnya:
Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.
Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Novel Baswedan: Upaya Penyingkiran Pegawai Kritis-Berintegritas

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi