Negara Diminta Hadir dalam Kasus Jiwasraya, BPKN Bersurat ke Presiden

Minggu, 16 Mei 2021 – 19:33 WIB

PT Asuransi Jiwasraya (Foto: Istimewa)

PT Asuransi Jiwasraya (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengirim surat kepada presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta hak pemilik polis asuransi Jiwasraya. Setidaknya ada empat poin rekomendasi yang diajukan oleh BPKN.

Surat tersebut bernomor 10/BPKN/REKOM/05/2021 perihal Rekomendasi Terkait Asuransi Jiwasraya, meminta agar negara memberikan kepastian hukum dan hadir dalam menangani kasus asuransi Jiwasraya. 

Dikutip dari surat tersebut pada Minggu 16 Mei 2021, yang ditandatangani Ketua BPKN Rizal E.Halim, ada empat poin rekomendasi yang diajukan oleh BPKN. 

"Kami berharap dan sangat menghargai apabila Bapak Presiden dapat memberikan tanggapan dan rencana tindak lanjut rekomendasi tersebut," tulis BPKN. 

Rekomendasi pertama adalah menjamin kepastian hukum dengan memberikan perlindungan kepada konsumen terkait hak-hak konsumen. 

Hak yang dimaksud, antara lain hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi maupun penggantian bila barang/jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian. 

BPKN juga meminta negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan pasal 29 UUPK Asuransi Jiwasraya, akibat kesalahan manajemen perusahaan asuransi itu dalam melakukan pengelolaan dana. 

"Konsumen selaku pemegang polis berhak atas polis yang telah dibayarkan dan asuransi Jiwasraya wajib melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan manfaat/membayar klaim," tulis isi surat tersebut. Mereka kemudian meminta polis anuitas pensiunan BUMN perlu dikeluarkan dari program restrukturisasi Jiwasraya. 

Tak hanya itu, isi surat tersebut juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir memberikan kepada para pensiunan bahwa haknya akan tetap dibayarkan sebagaimana ketentuan penutupan kewajiban top up diselesaikan dalam internal kementerian dan BUMN terkait, bila polis anuitas pensiunan BUMN tetap direstrukturisasi. 

Eempat rekomendasi tersebut sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen serta ketentuan pasal 34 ayat (1) huruf a jo. pasal 32 UU Nomor 8 Tahun 1999. Karena, hingga tahun 2021 per tanggal 19 April, BPKN telah menerima pengaduan konsumen dengan total 2.171 pengaduan konsumen. 

"Pengaduan konsumen tersebut berasal dari sektor jasa keuangan dengan 1.688 pengaduan konsumen, dan sejumlah 1.617 pengaduan konsumen di antaranya adalah terkait dengan perusahaan jasa asuransi," katanya.