JAKARTA, REQNews - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Komnas HAM dan Ombudsman RI. Pelaporan terkait tindakan Firli yang menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Dalam waktu dekat kami akan ke Ombudsman, juga ke Komnas HAM," ujar Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Senin 17 Mei 2021.
Asfinawati menyebut, tes wawasan kebangsaan yang digelar Firli tak ada dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Menurut Asfinawati, perlawanan ini ini bukan soal 75 orang tersebut, tapi juga nasib negara hukum Indonesia.
"Selain itu pemberantasan korupsi kita juga di ujung tanduk," kata dia.
Selain ke Komnas HAM dan Ombudsman, pihak Koalisi juga berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebelumnya, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Dimana salah satu perintah dalam SK tersebut memerintahkan 75 pegawai tersebut agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ini yang Akan Ditempuh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi untuk Membela 75 Pegawai KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi