JAKARTA, REQnews - Penerapan sanksi pidana dan denda secara bersamaan tidak dibenarkan dalam hukum Indonesia. Maka, dalam kasus yang menjerat Rizieq Shihab (HRS), seharusnya dalam hanya dikenakan salah satu sanksi saja.
"Tidak bisa, karena apa? Karena sanksi (administrasi) itu merupakan sudah hukuman yang sudah memulihkan. Jadi sudah memulihkan suatu situasi masyarakat pada kondisi semula," kata Pakar hukum kesehatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), M Luthfi Hakim, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 17 Mei 2021.
Ditegaskannya, HRS tak bisa dipidanakan dalam perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Penyebabnya, mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu sudah melunasi denda administratif sehingga tak dapat dikenai pidana kembali.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi untuk menjawab pertanyaan kuasa hukum Rizieq Shihab, Sugito, yang menanyakan apakah HRS dapat dipidanakan setelah denda Rp 50 juta dibayarkan. "Kalau dikenai sanksi lagi, maka dia memperoleh double sanksi dan itu tidak dibenarkan dalam pemidanaan," tegas Luthfi.
HRS dibidik dengan UU Kekarantinaan karena membuat kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Kerumunan itu disebabkan karena perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Rizieq Shihab, Syarifah Najwa Shihab.
Tak lama setelah acara itu, Rizieq dikenai denda administratif oleh Pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp 50 juta. Denda dibayarkan Rizieq pada akhir November 2020.
Dalam sidang hari ini, selain Luthfi, pihak Rizieq Shihab juga menghadirkan dua saksi ahli lainnya. Mereka adalah dokter Tonang Dwi, ahli epidemiologi dan Frans, ahli hukum kesehatan.
&nbsp;
&nbsp;

Denda sudah Dibayar, Pakar Tegaskan HRS Harusnya Tak Bisa Dipidana

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi