JAKARTA, REQnews - Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, tidak ada yang perlu diperdebatkan soal 75 Pegawai KPK Yang Tidak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan.
Sebab menurutnya, para pegawai KPK tersebut bukan diberhentikan, tapi hanya diarahkan untuk segera menyerahkan tugas masing masing kepada atasannya. Sehingga keliru jika disebut para pegawai tersebut telah dipecat.
Oleh karena itu, dia berharap polemik soal 75 pegawai KPK tersebut dihentikan. Untuk meredamnya, Junimart mengusulkan dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kalau tidak lulus asessment TWK tentu pegawai tersebut masuk dalam kategori PPPK jadi tidak ada yang dirugikan. Sekali lagi tidak ada yang perlu diperdebatkan dan menjadi debat kusir. Sehingga masalah TWK tidak menjadi bola liar, padahal bisa ditampung melalui PPPK," kata Junimart, Kamis 20 Mei 2021
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan, tugas utama KPK dalam hal alih status pegawainya hanya menegakkan aturan dan perintah dari UU No. 19/2019 tentang Perubahan kedua UU KPK. SK. Ketua KPK No. 652/ 2021 tertanggal 7 Mei 2021 yang berbunyi sebagaimana diktum kesatu agar pegawai KPK menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung, sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
"KPK menegakkan aturan, ya ikut aturan dong," ujarnya. Para pegawai KPK tersebut, katanya, harus taat atas aturan yang ada. Karena TWK diberlakukan sebagai syarat utama bagi mereka untuk dapat dialihkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Semua orang kerja wajib taat pada aturan, bukan mempermasalahkan aturan. Ini yang disebut pekerja yang punya Integritas," ujarnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sambungnya, dapat segera mengangkat PPPK bagi 75 pegawai KPK tersebut.
Pengangkatan Ini harus segera dilakukan situasi ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang hobi membuat suasana keruh menyangkut KPK. "Agar tidak ada lagi gonjang-ganjing, Ketua dan para Wakil Ketua (Komisioner) KPK harus Konsisten dan konsekuen dengan aturan yang sudah dijalankan dan tidak bisa di intervensi oleh siapapun. Harus punya sikap," ujarnya

Untuk Redam Polemik, Politikus PDIP Sarankan Novel Cs Bisa Dijadikan Pegawai Kontrak

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi