JAKARTA, REQnews &ndash; Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal yang tidak terbatas pada penanaman modal dalam negeri saja, namun juga dapat dilakukan oleh asing yang melakukan usaha di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
&nbsp;
Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanam modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Baik penanam modal dalam negeri maupun asing dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha. Pemodal dalam negeri dapat berupa WNI (Warga Negara Indonesia), badan hukum Indonesia, bahan hukum Indonesia dan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum.
Bagi pemodal asing, dapat berupa negara, WNA (Warga Negara Asing), badan hukum asing, badan usaha asing dan badan hukum Indonesia patungan dengan asing, perbedaan yang paling mencolok ialah badan usaha penanam modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) dilakukan dengan mengambil bagian saham saat pendirian PT, membeli saham dengan akta jual beli saham (dapat juga takeover atau akuisisi) dan melakukan cara lain sebagaimana diatur menurut undang-undang, seperti merger, konsolidasi, hibah saham, hibah wasiat, tukar-menukar, perkawinan campur dengan orang asing, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, pewarisan ataupun saham induk perusahaan dibeli atau jatuh kepada asing.
&nbsp;
Penanam modal perlu memperoleh Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha, sistem OSS ini wajib digunakan oleh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta pelaku usaha, yang seluruhnya sudah terintegrasi melalui sistem OSS yang disediakan oleh BKPM, yang dibagi menjadi 3 sub-sistem yaitu sub-sistem pelayanan informasi, sub-sistem perizinan berusaha dan sub-sistem pengawasan yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021 mendatang.
&nbsp;
Perlu dicatat juga, bahwa penanam modal asing perlu memperhatikan daftar negatif investasi yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 10 Tahun 2021, yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016, terdiri atas 3 lampiran yaitu mengenai daftar bidang usaha prioritas, alokasi dan kemitraan K-UMKM dan bidang usaha dengan persyaratan. Bagi penanam modal asing, juga terdapat pembatasan bidang usaha yang tertutup bagi asing dan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budi daya atau industri narkoba.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Segala bentuk perjudian.
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITIES.
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pengambilan atau pemanfaatan koral dari alam.
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Industri senjata kimia.
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Industri bahan kimia perusak ozon.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 647px; top: 38.6667px;">&nbsp;</div>

Simak Ketentuan Penanaman Modal Pasca UU Cipta Kerja, Ternyata Ada Pembaharuan OSS

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi