JAKARTA, REQnews - Jaringan ATM Link milik bank-bank BUMN atau bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, mulai mengenakan biaya cek saldo dan tarik tunai mulai 1 Juni 2021.
Padahal sebelumnya, penggunaan ATM Link yang berciri khas warna merah itu gratis untuk semua pengguna kartu debit semua bank BUMN. "Biaya administrasi ini berlaku terhitung mulai 1 Juni 2021 dan seterusnya sampai dengan adanya perubahan di kemudian hari," tulis situs resmi BNI seperti dikutip pada Jumat, 21 Mei 2021.
Pengumuman pengenaan biaya yang sama juga dirilis di masing-masing website resmi Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Lebih lanjut, biaya untuk transaksi cek saldo semula tidak dipungut biaya. Dengan kebijakan baru ini, nantinya cek saldo akan dikenakan biaya Rp 2.500 per transaksi.
Biaya transaksi tersebut akan diberlakukan kepada nasabah bank BUMN yang bertransaksi di mesin ATM dengan tampilan ATM LINK dan didebet langsung dari rekening nasabah pada saat nasabah melakukan transaksi.
Walau ada perubahan biaya transaksi, jaringan bank Himbara ini menyebut para nasabah tetap mendapatkan manfaat. Sebab, mereka masih tetap dapat bertransaksi dengan biaya yang lebih hemat ketimbang transaksi di ATM non-Link.
Hal ini kemudian mendapat respon dari Komunitas Konsumen Indonesia yang melaporkan Himbara ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional alias BPKN.
Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mewakili Konsumen Indonesia Menolak rencana PT Jalin Pembayaran Nusantara bersama Himbara yang memberlakukan pengenaan biaya cek saldo dan biaya tarik tunai pada 1 Juni 2021.
"Jalin dan Himbara tidak bijak kalau memang akan memberlakukan biaya-biaya tersebut yang sebelumnya gratis hal ini memberatkan Nasabah," kata David dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Mei 2021.
Menurutnya, kebijakan tersebut layak ditolak karena memberatkan Nasabah di Indonesia. Padahal, tujuan awal diadakannya ATM Link adalah mempermudah Nasabah Indonesia dalam melakukan transaksi melalui ATM secara efisien dan efektif. "Agar tidak terlalu banyak pengadaan ATM."
David juga menerangkan dalam UU Perlindungan Konsumen telah diatur larangan perubahan aturan secara sepihak oleh pelaku usaha, yaitu di Pasal 18 huruf g UU Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK No 13/SEOJK.07/2014.
"Kalau dilanggar itu terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar," kata David.
Karena itu, ia menyarankan OJK segera mengambil sikap untuk peninjauan kembali terkait pemberlakuan biaya cek saldo dan biaya tarik tunai yang akan dilakukan oleh Jalin dan Himbara.
"OJK perlu panggil Jalin dan Himbara agar di evaluasi sehingga tetap berkomitmen dalam mengedepankan perlindungan konsumen dengan berpedoman pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan Konsumen serta kepastian hukum," ujar dia.
Tindakan pengenaan biaya ini juga, menurut David, adalah tindakan sewenang-wenang terhadap nasabah/konsumen dan terkesan perbankan ingin mencari keuntungan berlebih dari nasabah.
&nbsp;

Himbara Dilaporkan ke OJK dan BPKN Gegara ATM Link

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi