DPR Desak Direksi BPJS Kesehatan Beri Penjelasan Soal Dugaan Kebocoran Ratusan Juta Data WNI

Senin, 24 Mei 2021 – 16:02 WIB

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR yang juga anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR yang juga anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay

JAKARTA, REQnews - Dugaan kebocoran data pribadi 279 juta warga negara Indonesia (WNI) yang dikabarkan bersumber dari BPJS Kesehatan membuat masyarakat khawatir data tersebut akan disalahgunakan.

Saat ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber atau Dirtipidsiber tengah menyelidiki dugaan kebocoran ratusan juga data tersebut dengan meminta klarifikasi sejumlah pihak. Termasuk memanggil Dirut PBJS Kesehatan.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay pun berharap, Direktur Utama BPJS Kesehatan dapat memberi penjelasan terbuka ke publik soal dugaan kebocoran data tersebut.

"Saya mendesak agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan resmi dan terbuka soal dugaan kebocoran data kepesertaan BPJS. Pasalnya, kebocoran data sangat merugikan para peserta. Dan pada titik tertentu, ini sangat berbahaya karena bisa disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab," kata Saleh, Senin 24 Mei 2021.

Semestinya terkait data masyarakat, sambungnya, harus disimpan secara rapi dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Apalagi data tersebut konon dijual, dan arahnya adalah keuntungan finansial temporal.

"Kalau ada orang yang mau membeli data itu, pastilah diarahkan untuk kepentingan tertentu. Orang yang beli, bisa saja memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan lain. Kalau sudah bocor, ini akan terus berkelindan ke sana kemari," ujar Saleh.

Dalam data kepesertaan itu, tambahnya, ada banyak informasi yang tidak boleh diketahui publik. Sebab di sana ada rekam medis pesertanya, ada juga data alamat, NIK, dan lain-lain dan semua itu sangat riskan jika disalahgunakan.

"Sekarang ini, untuk mendaftarkan kartu telepon seluler saja harus pakai NIK dan kartu keluarga. Itu sangat dirahasiakan. Tujuannya untuk pengamanan agar nomor telepon tersebut tidak digunakan untuk kejahatan. Dan yang pegang nomor itu bisa dikenali oleh operator," jelas mantan Ketum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu.

Saleh meyakini data yang bocor tersebut pasti akan dimanfaatkan lebih luas, dan itu bisa berbahaya bagi keamanan nasional. Pemerintah harus serius dalam menanganinya.

Anggota Komisi IX DPR ini juga menambahkan, RUU Perlindungan Data Pribadi mendesak untuk segera disahkan. Jika ada persoalan, perlu segera diselesaikan lintas fraksi dan pemerintah.

Karena dengan begitu, UU ini nanti diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat luas. "RUU perlindungan data pribadi ini sejak awal kan diarahkan untuk hal seperti ini. Sekarang malah sudah ada kebocoran. Sementara UU-nya belum disahkan," katanya.